Hal itu disampaikan Komisioner KPU Jateng Ikhwanudin saat bertemu Ganjar dalam rangka persiapan Pilkada dan Pemilu 2024 di kantornya, Selasa (5/4). Anggaran tersebut nantinya dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten.
“Sesuai permendagri itu harus ada kesepakatan bersama antara gubernur dengan bupati wali kota. Kita berharap koordinasinya terutama terkait honor AD HOC,” katanya.
Ikhwanudin mengatakan, dari sharing anggaran tersebut diharapkan Pemprov Jateng bisa mengambil alih honorarium AD HOC yang pada PIlkada 2018 ditanggung oleh kabupaten kota. Akibatnya, muncul perbedaan besaran honor.
“Sehingga harapannya nanti bisa ditanggung provinsi dari PPK, PPS maupun KPPS. Angkanya kalau dihitung itu 1 triliun lebih,” ucapnya.
Ikhwanudin menjelaskan, kenaikan anggaran dalam usulan yang diberikan itu juga dipengaruhi perubahan sejumlah indeks. Selain honorarium Ad Hoc, kata Ikhwan, juga terdapat kenaikan jumlah pemilih dan TPS.
“Itu yang menyebabkan kenaikan angka untuk kebutuhan pilkada. Jadi nanti Rp1 T untuk honor, sisanya untuk operasional. Lainnya ditanggung kabupaten kota,” ujarnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya mengapresiasi persiapan dini yang dilakukan KPU Jateng untuk Pilkada dan Pemilu 2024. Secara umum, Ganjar memastikan rapat pembahasan terkait anggaran ini akan segera dilakukan.
“Kita akan review indeks-indeks biaya yang ada sehingga betul2 bisa efisien, karena saya tanya ternyata untuk biliknya pengadaan baru karena yang lama sudah dilelang. Sehingga ya kita mesti siap,” katanya.
Di sisi lain, Ganjar mengatakan Pemprov Jateng telah ‘menabung’ anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Setidaknya pada 2023 mendatang, sudah ada Rp900 Miliar yang siap dianggarkan untuk KPU Jateng menyelenggarakan Pemilu.
“Sehingga kalau nanti kita separuh asumsinya siapkan 1,2 t rasa rasanya tidak terlalu berat untuk tambahan berikutnya,” tandasnya.
