SERAYUNEWS – Dapur MBG yang dikelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Desa Gunung Lurah Cilongok, belakangan ini menjadi sorotan. Hal itu dipicu adanya menu yang disajikan dinilai tidak layak, bahkan ada buah yang busuk. Hal itu menjadi ramai diperbincangkan, karena telah beredar luar di media sosial.
Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas akhirnya menindaklanjuti hal tersebut, dengan mendatangi dapur tersebut. Mereka melakukan mendatangi sekolah-sekolah menerima program tersebut untuk mengkonfirmasi.
“Dapur yang seharusnya memenuhi standar teknis justru tidak layak, mulai dari lantai tanpa epoksi, ukuran juga tidak sesuai klasifikasinya,” kata anggota Komisi IV DPRD Banyumas Alfitun Khasanah, Selasa (23/09/2025) malam.
Selain ramai di sosial media, tidak sedikit pula laporan yang masuk ke pribadinya. Salah satu yang menjadi sorotan Afli adalah kasus anak-anak yang diare usai mengonsumsi menu pedas seperti telur balado.
“Masa anak TK dan PAUD dikasih telor balado, dan kok ya ahli gizinya meloloskan,” ujarnya.
Alfi menilai, dengan dana Rp10 ribu per anak, seharusnya cukup untuk menyajikan makanan bergizi bila dikelola dengan baik dan memanfaatkan hasil tani lokal.
Menu kacang rebus dan roti separuh serta beberapa menu lainnya, ia anggap tidak layak diberikan kepada penerima MBG termasuk warga Gunung Lurah Cilongok, Banyumas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya memberikan manfaat untuk masyarakat luas, tetapi pengerjaanya seolah asal-asalan.
Program MBG sejatinya bertujuan menciptakan generasi emas, membuka lapangan pekerjaan, serta menggerakkan ekonomi desa.
“Ini program Presiden yang baik, tapi dijalankan dengan tidak benar,” katanya.
Setelah dilakukan sidak oleh DPRD Kabupaten Banyumas Komisi IV, saat ini dapur sementara tutup tidak beroperasi.
Telah dilakukan juga media dengan pemilik dapur, serta forkompincam setempat, serta warga.
“Saya menemukan buah busuk, menu asal-asalan, hingga ancaman bagi warga yang protes. Bahkan, ahli gizi yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak hadir saat kami (Komisi IV DPRD Banyumas) sidak,” katanya.
Terkait luas dapur yang dinilai tidak standar, dalam seharinya harus menyediakan sekitar 4000 porsi. Hal itu dinilai tidak logis, jadi wajar jika produknya kurang bagus.
Ia pun menyebut, hingga 23 September 2025, evaluasi menyeluruh masih dilakukan dan dapur tidak boleh beroperasi sebelum perbaikan dilakukan.
