SERAYUNEWS – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas menunjukkan hasil menggembirakan. Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Pangripta Bappedalitbang Banyumas, Jumat (5/12/2025).
Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi dan memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinsospermasdes, Kepala BPS, serta perwakilan OPD terkait.
Wabup Lintarti menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama Pemkab Banyumas. Ia bersyukur angka kemiskinan terus menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Banyumas turun menjadi 11,15% pada Maret 2025, setara dengan penurunan sekitar 12 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya.
“Ini sebuah kemajuan yang patut kita syukuri, sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk bekerja lebih serius dan lebih terarah,” katanya.
Menurut Wabup Lintarti, kebijakan daerah harus selaras dengan misi pertama pembangunan Kabupaten Banyumas. Ia menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat rentan.
“Artinya, seluruh kebijakan kita harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang masih berada dalam kondisi rentan,” katanya.
Ia juga menekankan peran strategis TKPKD untuk menyinergikan berbagai program lintas OPD.
“Melalui rakor ini, Saya mengajak kita semua untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi. Penurunan angka kemiskinan bukan hanya target statistik, tetapi menyangkut kehidupan masyarakat kita,” ujarnya.
Kepala Bappedalitbang Banyumas, Dedy Noerhasan, menambahkan bahwa kerja kolaboratif antar-OPD sangat penting untuk mencapai target penurunan kemiskinan.
Ia mencatat, penurunan angka kemiskinan tahun ini mencapai 0,8%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 0,53%.
“Untuk angka kemiskinan penurunannya 0,8%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya hanya 0,53%. Rata-rata provinsi sekarang 0,8% sehingga itu sudah capaian yang cukup,” katanya.
Dedy berharap BPS dapat memberikan rekomendasi analitis untuk menjadi dasar penyusunan program OPD pada tahun mendatang.
