Purbalingga, serayunews.com
“Perlu ada update informasi harga-harga kebutuhan pokok yang naik. Supaya nanti intervensi kita bisa pas. Kalau memang semuanya naik, ya mau tidak mau kita harus menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT). Akan tetapi kalau hanya beberapa komoditi, kita bisa carikan solusi apakah operasi pasar dan sebagainya,” kata Bupati Tiwi usai mengikuti Zoom Meeting Zoom Meeting Rakor Pengendalian Inflasi, di Ruang Rapat Bupati, Senin (5/9/2022).
Arahan selanjutnya, Bupati menginginkan ada data tingkat inflasi khusus Kabupaten Purbalingga. Sebab sejauh ini data inflasi Purbalingga masih mengacu Kabupaten Cilacap dan Banyumas.
Menyikapi kemungkinan adanya bantalan sosial dari Kemensos, Bupati meminta harus ada keakuratan data penerima dan pemerataan.
“Jadi jangan sampai bantuan-bantuan itu tumpang tindih, sudah dapat BPNT nanti dapat lagi BLT DD. Jadi kita harus berdasarkan skala prioritas untuk yang benar-benar perlu kita bantu. Prinsip JPS akan kita distribusikan sepanjang data ini kita terima dulu. Jadi saya tidak mau mengeluarkan sepanjang data belum jelas,” imbuhnya.
Usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat pengalihan subsidi, pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangani dampak inflasi yang mungkin terjadi. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menuntut pemerintah daerah hingga desa untuk ikut menanggulangi melalui bantalan sosial.
“Dengan kenaikan ini (pertalite, pertamax, dan solar), kami berupaya semaksimal mungkin menahan supaya harga barang-barang yang lain tidak meningkat terlalu pesat. Namun juga berharap kelompok paling rentan bisa mendapatkan Bantalan Sosial yang baru,” kata Wakil Menteri Keuangan Prof Suahasil Nazara dalam Zoom Meeting tersebut.
