SERAYUNEWS–Bansos Februari sudah Presiden Joko Widodo rilis, berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bansos itu bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Anggarannya sebesar Rp 11,2 triliun yang akan pemerintah bagikan kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Permasalahannya, pemberian bansos ini sekaligus pada Februari 2024, bulan yang sama dengan waktu pencoblosan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membeberkan alasan pemerintah Presiden Joko Widodo memberikan BLT mitigasi risiko pangan di awal 2024. Pemerintah memberikan BLT sekaligus Rp 600.000 pada Februari 2024.
“BLT mitigasi risiko pangan apakah masih dibutuhkan? Tadi saya sampaikan dalam pembukaan bahwa inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73% year on year,” katanya. Dia sampaikan itu dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Kemenkeu, Jakarta (30/1/2024).
Ekonom Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, Rusli Abdullah, menjelaskan, untuk memahami langkah Jokowi mengeluarkan BLT di tengah masih kuatnya tingkat konsumsi masyarakat itu bisa menggunakan teori political budget cycle.
Teori itu menjelaskan bahwa utak-atik anggaran jelang masa Pilpres atau Pemilu untuk program BLT memang polanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan politik dari pihak yang tengah memegang kekuasaan pemerintahan.
“Ini adalah kebijakan fiskal ketika tahun politik atau menjelang tahun politik dalam hal ini adalah pemilu, itu akan cenderung digunakan untuk mendukung program-program yang bisa mendongkrak elektabilitas,” kata Rusli (30/1/2024).
Rusli membenarkan, Presiden Jokowi memang tidak menjadi peserta pemilu lagi saat ini, karena sudah dua periode memimpin, dan juga bukan merupakan ketua umum partai atau elit partai politik peserta Pemilu.
Berkaitan dengan ini, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan akan meminta penjelasan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani soal keputusan pemerintah tersebut.
“Nanti kita akan minta penjelasan, karena Bu Sri Mulyani adalah sosok yang memiliki integritas tinggi,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat (30/1/2024).
Agak lebih keras, Muhaimin Iskandar, mengingatkan Presiden Joko Widodo tak menggunakan bansos untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon.
“Kita harap presiden fair, presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat, Pak,” ujarnya di Lapangan Pendawa, Tegal, Jawa Tengah (30/1/2024).
Cak Imin seolah ingin menjelaskan beda negarawan dan politisi. Negarawan berpikir bagaimana generasi berikutnya, sedangkan politisi hanya berpikir bagaimana kekuasaan berikutnya.
Nah, apakah akan ada dampak pemberian bansos Februari ini?*** (O Gozali)
