Jumat, 21 Januari 2022

Belanja Pegawai Cilacap Membengkak, OPD Diminta Kurangi Kegiatan Seremonial

Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023, (Ulul).

Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengoptimalkan anggaran dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja pegawai di tahun anggaran 2023.


Cilacap, serayunews.com

Wabup menilai, tahun anggaran 2023 perlu dikaji kembali terkait dengan belanja pegawai yang dinilai meningkat, salah satunya dengan adanya pos anggaran untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Ketika kita sudah komitmen dengan guru yang sudah kita angkat menjadi PPPK dan juga CPNS, kalau kita menghitung sekitar Rp 470 miliar di anggaran tahun 2023,” ujar Wabup usai acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap 2023 di Gedung Diklat Cilacap, Selasa (04/01/2022).

Baca juga  Usai RSUP dr Kariadi Kebakaran, Ganjar Datang Tapi Malah Dicurhati Kekalahan Indonesia di Piala AFF

Menurut Wabup, untuk mengoptimalkan anggaran tersebut, salah satunya dengan menekan pos belanja yang tidak prioritas seperti kegiatan yang sifatnya hanya seremonial.

“Perlu dievaluasi lagi belanja pegawai atau kegiatan yang sifatnya seremonial, formalitas saja. Harapannya tahun 2022 kita bisa optimal, miskin struktur kaya fungsi. Cukup sekali rapat langsung kerja, jadi tidak perlu tiga hingga empat kali rapat, langsung fokus pada kegiatannya,” ujar Wabup.

Sementara itu sejumlah upaya meningkatkan anggaran tersebut, Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi mengatakan, bahwa upayanya yakni dengan menaikkan tarif pajak sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2021 untuk penerangan jalan sebesar 10 %, mineral bukan logam dan batuan 25 %, parkir 25 %, dan air tanah 15 % sesudah perubahan.

Baca juga  Kebut Vaksinasi di Banyumas, Binda Jateng Gelontorkan 7.420 Dosis dalam Dua Pekan

“Kemudian melakukan penyesuaian NJOP PBB pada tahun 2022. Baku PBB Tahun 2022 sebesar Rp 112, 5 miliar, naik Rp 26,4 miliar dari baku PBB tahun 2021. Dibutuhkan peran camat untuk ikut serta menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan upaya lainnya melakukan digitalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pendataan subyek dan obyek pajak di wilayah Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Selatan, appraisal NJOP di seluruh kecamatan sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak dari BPHTB, serta memperluas saluran pembayaran pajak dan retribusi bekerjasama dengan Bank BRI dan Mandiri.

Baca juga  Antisipasi Bansos Salah Sasaran, Banyumas Perbaiki Sistem Pendataan

Sementara itu, program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023, diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang belum tercapai berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya, yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, efektif, efisien, dan berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor :M Amron

Berita Terkait

Berita Terkini