Cilacap, serayunews.com
Ketua Forum Non ASN atau Fornas Cilacap, Mafudin mengatakan, pihaknya ingin memastikan kejelasan dari status mereka jelang penghapusan tenaga honorer. Apalagi Kemenpan RB yang merupakan salah satu instrumen pemerintahan, sampai saat ini belum memberikan statement yang mengarah bahwa tenaga honorer akan menjadi PPPK secara afirmasi.
“Karena begini, pemerintah sampai detik ini belum memberikan kejelasan terkait tindak lanjut dari pertemuan bersama Komisi II DPR RI tersebut. Kami ingin menanyakan tindak lanjutnya bagaimana?” katanya kepada serayunews.com, Rabu (29/3/2023).
Meski begitu, sebenarnya Menpan Azwar Anas pernah menjanjikan, bakal mencarikan jalan terbaik untuk tenaga non ASN. Bahkan saat itu, Menpan juga bersedia membatalkan terkait kebijakan penghapusan tenaga non ASN di tanggal 28 November 2023.
Baca juga:[insert page=’berkah-ramadan-pln-cilacap-sambungkan-listrik-gratis-ke-30-penerima-dan-keluarga-kurang-mampu’ display=’link’ inline]
“Kami hanya tinggal menunggu kebijaksanaan dari pemerintah pusat. Karena kalau di daerah sudah selesai, kami difasilitasi juga, termasuk mengirimkan data pegawai non ASN yang DPR RI minta,” terangnya.
Sementara, dari RDPU Kemenpan RB bersama Komisi II DPR RI, menghasilkan rekomendasi pengangkatan PPPK yang masih memprioritaskan tenaga guru dan kesehatan.
