SERAYUNEWS – Perbedaan penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah kembali terjadi pada 2026. Tahun ini, warga Muhammadiyah memulai puasa lebih dahulu dibandingkan pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: bolehkah seseorang memulai puasa mengikuti NU atau pemerintah, tetapi merayakan Idul Fitri bersama Muhammadiyah?
Berikut penjelasan lengkap mengenai latar belakang perbedaan hingga risiko jika awal dan akhir puasa diikuti dari pihak yang berbeda.
Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada metode hisab dengan pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) atau Parameter Kalender Global (PKG).
Keputusan tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Berdasarkan perhitungan astronomi, ijtimak terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12:01:09 UTC.
Meski saat matahari terbenam di Indonesia belum memenuhi kriteria visibilitas tertentu, Muhammadiyah menggunakan prinsip global.
Artinya, jika di wilayah lain di dunia sudah memenuhi parameter yang ditetapkan sebelum fajar di Indonesia, maka bulan baru tetap dianggap telah masuk secara global.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama RI menetapkan awal Ramadhan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah Sidang Isbat yang menggabungkan metode hisab dan rukyat dengan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Data hisab menunjukkan posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk, dengan ketinggian antara minus 2 derajat hingga minus 0,9 derajat, serta elongasi yang belum memenuhi batas minimal 3 derajat tinggi hilal dan 6,4 derajat elongasi sesuai standar MABIMS. Karena tidak ada laporan hilal terlihat, bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari.
Keputusan pemerintah ini juga diikuti oleh Nahdlatul Ulama yang mengedepankan rukyatul hilal bil fi’li. PBNU melakukan pemantauan di puluhan titik di Indonesia dan menyimpulkan hilal belum memenuhi syarat terlihat.
Perbedaan awal puasa ini berakar pada metode yang digunakan. Muhammadiyah konsisten menggunakan hisab berbasis perhitungan astronomi dan sistem kalender global. Dalam pendekatan ini, kesatuan kalender Islam berlaku secara internasional.
Sebaliknya, pemerintah dan NU tetap memegang prinsip wilayatul hukmi, yakni penentuan bulan baru berdasarkan wilayah hukum masing-masing negara. Jika di Indonesia hilal belum memenuhi kriteria, maka bulan berjalan disempurnakan menjadi 30 hari.
Perbedaan ini bukan hal baru dan kerap terjadi dalam penetapan awal Ramadhan maupun Syawal.
Lalu bagaimana jika seseorang memulai puasa mengikuti pemerintah atau NU pada 19 Februari, tetapi saat Idul Fitri memilih mengikuti Muhammadiyah yang mungkin menetapkan lebih awal?
Secara kalender Hijriah, satu bulan hanya berumur 29 atau 30 hari. Tidak pernah ada bulan berusia 28 hari.
Jika seseorang memulai puasa lebih lambat, lalu mengakhiri lebih cepat, ada potensi jumlah puasanya hanya 28 hari. Kondisi ini tentu bermasalah karena tidak memenuhi ketentuan satu bulan penuh Ramadhan.
Karena itu, para ulama menganjurkan agar umat Islam konsisten dalam mengikuti satu keputusan sejak awal hingga akhir.
Jika sejak awal mengikuti Muhammadiyah, maka penetapan 1 Syawal pun sebaiknya mengikuti Muhammadiyah.
Begitu pula jika mengikuti pemerintah atau NU, maka konsisten hingga keputusan Idul Fitri diumumkan melalui Sidang Isbat.
Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Iskandar, menegaskan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan merupakan persoalan ijtihad yang bersifat teknis, bukan menyangkut akidah.
Karena sifatnya ijtihadi, kemungkinan berbeda dalam memulai atau mengakhiri puasa adalah hal yang wajar.
Yang lebih penting, menurutnya, adalah menjaga persatuan umat dengan saling menghormati pilihan masing-masing. Perbedaan metode tidak boleh menjadi sumber perpecahan.
Pada akhirnya, ibadah puasa adalah satu rangkaian utuh dari awal hingga akhir. Konsistensi dalam mengikuti satu otoritas menjadi kunci agar ibadah tetap sah dan tidak berisiko kurang hari.
Perbedaan boleh saja ada, tetapi sikap dewasa dan saling menghargai jauh lebih utama.***
