Minggu, 19 September 2021

Bupati Cilacap Serahkan Raperda Perubahan APBD 2021 dan Rancangan APBD 2022 Kepada DPRD, Ini Rinciannya

Bupati Cilacap serahkan Raperda Perubahan APBD 2021 dan Rancangan APBD 2022 kepada DPRD. DOK

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji Serahkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Cilacap tahun 2021 dan Rancangan APBD tahun 2022 kepada DPRD Cilacap. Secara garis besar Perubahan APBD tahun 2021, pendapatan daerah turun sebesar Rp 86,629 miliar.


Cilacap, serayunews.com

Penyerahan Rancangan Raperda Perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022 di serahkan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji Kepada Wakil Ketua DPRD Cilacap Purwati dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Ketua DPRD Taufik Nurhidayat, Wakil Ketua dan anggota DPRD Cilacap, di Gedung DPRD Cilacap.

Bupati Tatto menyampaikan, secara garis besar pendapatan daerah Kabupaten Cilacap turun sebesar Rp 86,629 miliar dari Rp 3,317 triliun pada APBD Definitif menjadi Rp 3,231 triliun dalam APBD Perubahan 2021. Belanja daerah turun Rp 106,052 miliar dari Rp 3,646 triliun menjadi Rp 3,54 triliun.

Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan turun Rp 21,772 miliar dari Rp 356,354 miliar menjadi Rp 324,581 miliar. Dan pengeluaran pembiayaan turun Rp 2,35 miliar dari 17,35 miliar menjadi Rp 15 miliar.

Adapun pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2,908 triliun dengan rincian pendapatan asli daerah Rp 727,611 miliar, pendapatan transfer Rp 1,944 triliun, dan lain-lain PAD yang sah Rp 236,442 miliar.

“Target pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 77,24 miliar atau naik 2,73% dibandingkan target Pendapatan pada APBD 2021 diluar DAK dan Bankeu dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2,83 triliun,” ujar Bupati dalam penyampaiannya di Rapat Paripurna DPRD Cilacap, Kamis (09/09/2021).

Untuk Belanja Daerah pada RAPBD 2022 direncanakan sebesar Rp 3,04 triliun, turun Rp 115,89 miliar atau 3,67% dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD 2021 diluar DAK dan Bankeu dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 3,15 triliun.

Rencana Belanja Daerah tersebut, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1,99 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 466,81 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 50 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp 534,26 miliar. Sedangkan Pembiayaan Daerah pada pos Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 19,50 miliar yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dari total rencana pendapatan daerah sebesar Rp 2,90 triliun setelah dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3,06 triliun, maka RAPBD Tahun Anggaran 2022 mengalami defisit sebesar Rp 155,36 miliar. Defisit tersebut direncanakan akan ditutup dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021,” ujar Bupati.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf menyebut, penurunan Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 salah satunya dibebakan karena dampak pandemi Covid-19, sehingga Rencana Rancangan APBD tahun 2022 diharapkan devisit lebih rendah.

“DAU turun, Pendapatan turun seperti dari hotel juga turun, terus adanya PPKM penyekatan, itu di 2021 perubahan insyaalloh nanti sudah jalan. Tahun 2022 ada devisit Rp 156 miliar, tahun kemarin kita Rp 300 miliar, pengalaman kita karena terlalu tinggi sehingga diturunkan, mudah mudahan devisit tidak terlalu tinggi dan Covid sudah berakhir,” ujarnya.

Adapun terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022, pembangunan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Mencapai Universal Akses (Kumuh, Sanitasi dan Air Minum).

Ada enam pokok prioritas pembangunan tahun 2022, yakni peningkatan kualitas infrastruktur untuk mempercepat konektifitas dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberdayaan keluarga, peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat baik dari gangguan sosial dan kebencanaan, dan pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah.

Berita Terkait

Berita Terkini