Kebumen, serayunews.com
“Kami mengusulkan kepada Pak Gubernur perbaikan lima ruas jalan. Mayoritas merupakan akses penghubung menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman dan menghubungkan dengan kabupaten sekitar,” ujar Bupati Tiwi saat menyampaikan paparan di hadapan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Banjarnegara, Purbalinggga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb) di Pendapa Kebumen, Kabupaten Kebumen, Senin (20/03/2023).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Tiwi mengajukan lima usulan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan konektivitas antar wilayah di sekitar Kabupaten Purbalingga. Menurutnya, aduan kepada bupati yang terbanyak adalah mengenai permasalahan infrastruktur, khususnya jalan.
Lima usulan Bupati Tiwi kepada Pemprov yang pertama perbaikan ruas jalan Kalitinggar-Karangkabur di Kecamatan Padamara. Usulan kedua perbaikan ruas jalan Penican-Linggamas dan ketiga ruas jalan Mewek- Kalimanah.
Baca juga: [insert page=’soal-jam-belajar-siswa-selama-bulan-puasa-ini-penjelasan-dindikbud-purbalingga’ display=’link’ inline]
“Ruas jalan tersebut menghubungkan juga Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas,” imbuhnya.
Kemudian, usulan yang keempat, perbaikan ruas jalan Kembangan-Karanggedang di Kecamatan Bukateja yang menghubungkan dengan Kabupaten Banjarnegara juga merupakan akses pendukung Bandara Soedirman. Kelima, usulan perbaikan jalan Serang-Baturraden yang merupakan salah satu akses wisata yang menghubungkan Banyumas, Purbalingga dan Pemalang.
“Jika jalur ini lancar akan mendorong peningkatan sektor pariwisata yang akan membantu pertumbuhan perekonomian di tiga kabupaten tersebut,” ujarnya.
Bupati Tiwi juga menyampaikan terima kasih pada tahun lalu telah mendapatkan bantuan jembatan Wirasana-Kalikajar. Tahun ini dialokasikan untuk keberlanjutannya.
“Pembangunan jalan ini akan memeberikan alternatif akses dan manfaat luar biasa untuk memecah keramaian lalu lintas,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pemerintah kabupaten harus menyusun prioritas dalam pembangunan di wilayahnya dengan keterbatasan anggaran yang ada. Gubernur Ganjar mencontohkan persoalan infrastruktur, jalan yang masuk kategori provinsi, jika diperbaiki semua untuk menjadi standar minimal butuh sekitar Rp15 triliun.
“Kalau semua target kita bangun, anggarannya tidak akan mencukupi,” ujarnya.
Oleh karena itu, selain ada prioritas pembangunan juga harus berdasarkan data yang akurat, seperti tingkat kerusakan dan kategori jalan. Kemudian, berkolaborasi antara pemerintah provinsi kabupaten, provinsi juga desa dengan sumber daya dana desa yang ada.
