SERAYUNEWS-Kabupaten Cilacap menjadi satu dari tiga kabupaten di Jawa Tengah yang masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak bersama dengan Kabupaten Klaten dan Pati. Selain itu, dua kabupaten lain yakni Brebes dan Kudus masuk dalam kategori suspek.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus beruapa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan kasus Campak dengan memperkuat program imunisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Kasus tersebut sudah mucul sejak tiga tahun terakhir. Hal ini mendasar pada dara dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dimana puncak kasus terjadi pada Januari 2026 dengan 792 kasus suspek.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa tingkat penularan campak sangat tinggi sehingga memerlukan langkah pencegahan serius. Dan saat ini, tiga kabupaten yang masuk dalam KLB Campak adalah Kabupaten Cilacap, Klaten, dan Pati, sedangkan dua kabupaten masuk kategori suspek.
Menurutnya, satu penderita campak dapat menularkan hingga 18 orang, jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan penularan Covid-19. Oleh karena itu, penguatan imunisasi menjadi sangat penting dan bagian dari strategi utama untuk menekan penyebaran.
“Ini menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi yang sempat terganggu saat pandemi,” ujar Taj Yasin usai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Semarang, Senin (30/3/2026).
Meski menghadapi peningkatan kasus, capaian imunisasi di Jawa Tengah tergolong tinggi. Pada 2025, cakupan vaksinasi MR bayi mencapai 106,7 persen atau melampaui target. Selain campak, penguatan imunisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga diarahkan untuk penyakit menular lain seperti tuberkulosis.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, Maria Endang Sumiwi, menyebut Jawa Tengah relatif berhasil menjaga cakupan imunisasi di tengah jumlah penduduk yang besar.
Namun, ia mengingatkan masih terdapat kantong wilayah dengan cakupan rendah yang berpotensi menjadi titik penyebaran. Pemetaan hingga tingkat desa dinilai penting agar intervensi lebih tepat sasaran.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menilai upaya pemerintah daerah sudah berjalan baik, tetapi perlu diperkuat melalui edukasi publik yang lebih luas. Untuk itu, dia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari guru, orang tua, hingga tokoh masyarakat dan influencer, dalam meningkatkan kesadaran imunisasi. Sebab di wilayah masih ditemukan adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua, dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian campak.
“Jika ada penolakan, risiko penularan akan semakin besar. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Pemprov Jawa Tengah menegaskan bahwa pengendalian campak tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.
Melalui penguatan edukasi, peningkatan cakupan imunisasi, serta kolaborasi lintas sektor, diharapkan potensi lonjakan kasus dapat ditekan dan KLB tidak meluas ke wilayah lain.
Sebagai informasi, campak merupakan infeksi virus yang sangat menular melalui droplet batuk atau bersin. Gejalanya meliputi demam, batuk, pilek, dan ruam, dengan risiko komplikasi serius seperti pneumonia, radang otak, hingga kematian, terutama pada anak yang belum divaksinasi.
