Advertisement
Advertisement
Purbalingga, serayunews.com
Hal tersebut disampaikan oleh Kelapa Dinparpora Purbalingga Bambang Wijonarko, melalui melalui Kabid Pariwisata Kustinah. Disampaikan bahwa, sesuai tuntutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI), semua sektor usaha yang bergerak di bidang pariwisata untuk dapat memenuhi sertifikasi CHSE.
“Sertifikasi CHSE bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pada wisatawan bahwa produk atau pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar protokol CHSE meliputi kebersihan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan alam,” katanya, saat monitoring ujicoba beroperasinya Objek Wisata, belum lama ini.
Di wilayah Kabupaten Purbalingga beberapa destinasi sudah memiliki sertifikat CHSE. Diantaranya Braling Grand Hotel by Azana, Hotel Owabong, Golaga, Sanggaluri Park dan Owabong Waterpark. Beberapa di antaranya sedang dalam pengajuan.
“Sementara tempat wisata yang sedang dalam pengajuan sertifikasi CHSE dan sudah verifikasi diantaranya Green Sabin, Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuranmas dan Lembah Asri Serang,” katanya.
Dia menambahkan, pada PPKM level III ini, sejumlah obwis sudah mulai ujicoba beroperasi. Meski sudah buka, namun kapasitasnya masih dibatasi, yakni 25 persen. Simulasi pembukaan dimaksudkan sebagai persiapan pengelola destinasi wisata guna memenuhi dan melaksanakan pedoman protokol kesehatan yang terbaru oleh Kemenkes RI. Pengelola diminta dapat memanfaatkan aplikasi pedulilindungi.
“Beberapa hal sudah kita cukupi salah satunya nantinya di masing-masing wisata memanfaatkan aplikasi pedulilindungi untuk cek status vaksinasi pengunjung,” katanya.
Berbagai upaya tersebut akan dilakukan, dalam rangka agar bagaimana wisata ke depan bisa dibuka tanpa lagi menyebabkan lonjakan kasus positif Covid-19. Jika sektor pariwisata bergerak, maka perekonomian akan kembali bergerak dengan tetap mempedomani regulasi penanganan covid-19.
Pelaksanaan simulasi pembukaan destinasi wisata ini akan terus dievaluasi dan dilaporkan secara bertahap dan berjenjang ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Sampai kapan simulasi ini, kita menunggu petunjuk dari Pemprov Jateng. Hasil simulasi ini akan menjadi evaluasi bagaimana kebijakan ke depan,” imbuhnya.
