SERAYUNEWS – Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Agus Priyanggodo, memimpin langsung jalannya Ruang Dengar Pendapat (RDP), di gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Selasa (02/06/2026).
Pertemuan tersebut dihadirkan langsung sejumlah pihak terkait, baik jajaran direksi Perumdam, Inspektorat, dan GNP Tipikor Banyumas. Langkah responsif legislatif yang memfasilitasi RDP ini dinilai menjadi kunci pengurai kebuntuan informasi terkait dinamika di tubuh Perumdam Tirta Satria.
Sejumlah isu hangat yang jadi sorotan masyarakat di antaranya seperti transparansi rekrutmen pegawai, manajemen operasional, hingga arah kebijakan internal Perumdam.
Ketua DPW GNP Tipikor Banyumas, Edo Damaraji mengapresiasi Ketua DPRD Banyumas yang bersedia menjembatani aspirasi mereka melalui forum yang berjalan terbuka dan konstruktif ini.
“Kami sangat mengapresiasi Bapak Agus Prianggodo dan DPRD Banyumas yang telah merespons permohonan kami dengan cepat serta memfasilitasi forum dengar pendapat ini. Kehadiran Inspektorat, direksi Perumdam, dan seluruh pihak terkait membuat pertemuan ini berjalan mulus dan sesuai ekspektasi kami,” kata Edo.
Menurut Edo, berkat ruang dialog yang disediakan DPRD, seluruh keraguan dan pertanyaan krusial yang dibawa oleh GNP Tipikor berhasil dijawab secara tuntas dan gamblang oleh pihak Perumdam maupun Inspektorat.
“Hasil pertemuan ini sangat memuaskan bagi kami. Ke depan, kami berharap catatan-catatan yang ada bisa menjadi bahan evaluasi agar Perumdam Tirta Satria semakin prima dalam melayani masyarakat,” katanya.
Di tempat yang sama, perwakilan Inspektorat Kabupaten Banyumas, Joko, membeberkan rekam jejak pengawasan yang selama ini telah berjalan di Perumdam Tirta Satria. Ia menjelaskan bahwa korporasi daerah tersebut sudah melewati serangkaian audit ketat.
Tahun 2020: Pelaksanaan audit internal oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.
Tahun 2023: Pemeriksaan kinerja yang dilakukan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Joko menegaskan bahwa dari dua fase pengawasan tersebut, Perumdam Tirta Satria terbukti kooperatif. “Seluruh rekomendasi yang dikeluarkan, baik dari Inspektorat maupun BPK RI, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas 100 persen oleh manajemen Perumdam,” kata Joko.
Kendati demikian, Joko memandang masukan baru yang lahir dari RDP fasilitas DPRD ini sebagai suplemen berharga untuk menyempurnakan tata kelola perusahaan. “Semua masukan hari ini menjadi atensi bersama untuk kita kawal agar Perumdam Tirta Satria makin maju demi kemaslahatan warga Banyumas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyumas, Agus Prianggodo, menegaskan bahwa legislatif akan selalu siap menjadi rumah yang ramah bagi aduan dan aspirasi masyarakat. Menurutnya kritik dari publik adalah bahan bakar utama untuk memicu perbaikan pelayanan. Hebatnya, pihak Perumdam Tirta Satria juga menunjukkan sikap ksatria dengan hadir langsung memberikan klarifikasi.
“DPRD hadir untuk memberikan ruang agar semua pihak bisa berkomunikasi secara setara, transparan, dan fokus pada solusi. Hari ini kita melihat proses perbaikan itu berjalan,” kata Agus.
Ia juga memastikan bahwa pintu komunikasi di gedung dewan tidak akan pernah tertutup jika di kemudian hari masih ada hal-hal yang perlu diselaraskan.
“Jika ada yang kurang berkenan, mari bicarakan. DPRD siap kembali memfasilitasi dialog. Niat kita semua sama, dan saya yakin semua riak bisa diselesaikan dengan musyawarah demi pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Banyumas,” katanya.
