CILACAP, SERAYUNEWS – DPRD Kabupaten Cilacap bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah persoalan fiskal menjadi perhatian DPRD, mulai dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), tingginya belanja pegawai, hingga strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua DPRD Cilacap, Sindy Syakir, mengatakan penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah sekaligus kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Yang paling penting tentu bagaimana perencanaan anggaran ini disusun secara realistis, sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan tetap menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sindy, Sabtu (15/8/2026).
Politisi Golkar Cilacap itu menyebut salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam KUA-PPAS 2027 adalah rencana defisit APBD sekitar Rp468,49 miliar. Pemerintah daerah merencanakan defisit tersebut ditutup melalui proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2026.
Sindy menegaskan pemerintah daerah perlu menghitung proyeksi SiLPA secara realistis. Perkembangan realisasi APBD 2026 harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan angka pembiayaan APBD 2027.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit benar-benar memiliki dasar perhitungan yang kuat.
Jika realisasi SiLPA nantinya tidak sesuai dengan proyeksi, struktur belanja APBD 2027 harus kembali disesuaikan.
Penyesuaian tersebut diarahkan pada belanja wajib, belanja yang bersifat mengikat, serta mandatory spending sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga dapat melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja dengan mempertajam program prioritas pembangunan. Langkah tersebut diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Selain defisit, DPRD Cilacap menyoroti porsi belanja pegawai yang masih berada di kisaran 41 persen.
Sindy menilai pengendalian belanja pegawai diperlukan agar porsi tersebut tidak semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah penerapan kebijakan zero growth pegawai. Pemerintah daerah akan melakukan pengadaan pegawai baru secara selektif berdasarkan kebutuhan riil organisasi dan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun.
Penataan kebutuhan ASN, optimalisasi distribusi pegawai, peningkatan efektivitas organisasi, serta pengendalian komponen belanja pegawai juga dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.
Di sisi pendapatan, pemerintah daerah berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sumber penerimaan yang menjadi kewenangan daerah.
Dalam rancangan 2026, PAD diproyeksikan meningkat sekitar 2,51 persen menjadi Rp1,11 triliun. Namun, kenaikan tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Sindy mengatakan PAD belum dapat sepenuhnya menopang kebutuhan APBD Cilacap. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, melakukan digitalisasi layanan pembayaran, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengelola aset daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
Selain pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pengawasan terhadap penerimaan juga perlu diperkuat untuk mencegah kebocoran. Di sisi lain, potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber PAD.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal Cilacap secara bertahap tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
“Penguatan PAD perlu dilakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Jadi bukan semata-mata mengejar angka penerimaan, tetapi bagaimana potensi pendapatan yang ada bisa dikelola secara optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan kondisi fiskal yang masih menghadapi tekanan, DPRD Cilacap mendorong penyusunan APBD 2027 tetap mengedepankan keseimbangan antara kemampuan pendapatan, efisiensi belanja, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
