Rabu, 5 Oktober 2022

DPRD dan Bupati Sepakati Sejumlah Kebijakan APBD Cilacap

Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat didampingi Wakil Ketua dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji didampingi Wakil Bupati saat tandatangani kesepakatan bersama tentang kebijakan APBD Cilacap, Sabtu (13/8/2022). (Ulul Azmi).

DPRD Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Kabupaten Cilacap tandatangani nota kesepakatan sejumlah kebijakan umum APBD 2023. Selain itu menandatangani prioritas dan plafon anggaran perubahan APBD 2022.


Cilacap, serayunews.com

Tanda tangan nota kesepakatan kedua belah pihak berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Cilacap. Penandatangan adalah Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat didampingi Wakil Ketua dengan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji didampingi Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman.

Rapat Paripurna berlangsung pada Sabtu (13/8) di ruang sidang gedung DPRD Cilacap. Adapun pemimpin rapat tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Syaiful Musta’in. Hadir juga Anggota DPRD, dan sejumlah kepala OPD serta peserta sidang yang mengukuti secara virtual.

Badan Anggaran DPRD Cilacap saat menyampaikan hasil pembahasan, Sabtu (13/8/2022). (Ulul Azmi).

Dalam Paripurna tersebut, ada kesepakatan empat hal yakni, tentang kebijakan umum APBD Cilacap tahun anggaran 2023, tentang proiritas dan plafon anggaran sementara APBD Cilacap tahun 2023.

Kemudian kesepakatan tentang kebijakan umum perubahan APBD Cilacap tahun anggaran 2022. Selain itu, tentang prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2022.

Terkait hal tersebut, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cilacap Didi Yudi Cahyadi memberikan penjelasannya. Ia mengatakan, hasil kesepakatan pembahasan dengan Pemkab Cilacap di antaranya mengenai devisit 4,5 persen di tahun anggaran 2023.

“Hasil kesepakatan devisit anggaran kita di angka 4,5 persen atau sekitar 140 miliar. Berbeda dengan tahun sebelumnya devisitnya 192 miliar. Sehingga tahun 2023 bergerak optimis mendorong pemerintah daerah bekerja secara maksimal,” ujar Didi.

Menurutnya, dengan devisit anggaran 4,5 persen, harapannya bisa tertutup sampai dengan akhir tahun 2023.

Sementara untuk target pendapatan asli daerah (PAD), lanjut Didi mengatakan, ada kenaikan 2,1 persen. Dari Rp742 miliar naik menjadi Rp757 miliar. Ada beberapa kenaikan di DAU dan bagi hasil dari Pertamina sekitar Rp128 miliar.

“Paling utama di tahun 2023 kita mendorong pemerintahan yang terintegrasi betul-betul terwujud. Antar satu OPD dengan OPD lain bisa terintegrasi, hingga tingkatan desa,” ujarnya.

Berita Terpopuler

Berita Terkini