BANJARNEGARA, SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) mencatat sebagian besar proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 telah terlaksana.
Dari total 72 paket kegiatan dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp100 miliar, sebanyak 67 paket telah terlaksana. Sementara lima paket lainnya tidak dapat direalisasikan karena terkendala rasionalisasi anggaran dan perubahan kondisi lapangan akibat bencana banjir.
Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar agenda pembangunan infrastruktur Banjarnegara tetap berjalan sepanjang 2026 meskipun menghadapi sejumlah kendala.
Sekretaris DPU PR Banjarnegara M. Arqom Al Fahmi menjelaskan, sebanyak 67 dari 72 paket kegiatan yang direncanakan melalui APBD 2026 telah terlaksana.
Sementara lima paket lainnya harus dibatalkan atau tidak dapat direalisasikan karena kondisi yang tidak memungkinkan.
Dari lima paket tersebut, dua paket merupakan pekerjaan jalan yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeuprov).
Kedua proyek jalan tersebut terdampak rasionalisasi anggaran sehingga alokasi dana yang sebelumnya direncanakan tidak tersedia.
“Dua paket jalan Bankeuprov terkena rasionalisasi sehingga tidak tersedia anggaran,” katanya.
Selain dua paket jalan yang terdampak rasionalisasi, tiga paket lainnya berkaitan dengan pekerjaan jembatan.
DPU PR Banjarnegara tidak dapat melaksanakan ketiga pekerjaan tersebut karena terjadi perubahan kondisi di lapangan setelah bencana banjir.
“Untuk tiga paket jembatan terjadi perubahan kondisi karena bencana banjir sehingga tidak bisa dilaksanakan,” katanya.
Perubahan kondisi pascabencana membuat perencanaan pekerjaan yang sebelumnya telah disusun perlu disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan pembangunan infrastruktur di Banjarnegara yang memiliki karakter geografis berupa wilayah perbukitan dan rawan bencana hidrometeorologi.
Untuk pelaksanaan kegiatan melalui APBD Perubahan 2026, DPU PR Banjarnegara tidak mengusulkan proyek infrastruktur dengan nilai anggaran besar.
Arqom mengatakan usulan dalam APBD Perubahan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak sekaligus menyiapkan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah pengadaan jasa konsultasi Detail Engineering Design (DED). Pengadaan tersebut menjadi bagian dari persiapan perencanaan kegiatan pembangunan untuk tahun anggaran 2027.
Selain penyusunan perencanaan, DPU PR juga mengusulkan sejumlah pekerjaan yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
Beberapa pekerjaan yang masuk kategori mendesak berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang berpotensi mengganggu akses masyarakat.
Di antaranya adalah penanganan talud dan sayap jembatan yang mengalami longsor.
“Beberapa kegiatan yang sifatnya urgent perlu segera ditangani, seperti talud dan sayap jembatan yang longsor karena bisa menyebabkan jalan terputus,” ujarnya.
Penanganan titik-titik tersebut dinilai penting untuk menjaga akses dan konektivitas masyarakat, terutama pada wilayah yang memiliki risiko kerusakan infrastruktur akibat kondisi geografis maupun bencana.
Kondisi geografis Banjarnegara yang didominasi wilayah perbukitan membuat pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan menghadapi tantangan tersendiri.
Curah hujan tinggi dan bencana hidrometeorologi dapat memengaruhi kondisi sejumlah ruas jalan maupun jembatan. Karena itu, pemerintah tidak hanya perlu membangun infrastruktur baru, tetapi juga mengantisipasi kerusakan pada titik-titik rawan.
DPU PR Banjarnegara memastikan usulan pekerjaan dalam APBD Perubahan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.
Pendekatan tersebut membuat anggaran tidak hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga untuk mencegah kerusakan pada titik kritis yang berpotensi mengganggu mobilitas warga.
Realisasi 67 paket dari total 72 paket kegiatan APBD 2026 menjadi gambaran bahwa sebagian besar agenda pembangunan infrastruktur Banjarnegara tetap berjalan.
Lima paket yang tidak terlaksana disebabkan dua faktor utama, yakni rasionalisasi anggaran pada dua paket jalan Bankeuprov serta perubahan kondisi lapangan akibat bencana banjir pada tiga paket jembatan.
Sementara melalui APBD Perubahan 2026, DPU PR memilih pendekatan yang lebih selektif dengan memprioritaskan pekerjaan mendesak dan menyiapkan desain teknis untuk pembangunan tahun 2027.
