
SERAYUNEWS – Belakangan ini, nama Erwin, Wakil Wali Kota Bandung periode 2025–2030, menjadi sorotan publik dan mesin pencari netizen.
Semua bermula dari penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bandung.
Meski begitu, banyak pihak juga ingin mengetahui sisi lain dari sosok yang kini menempati posisi penting di pemerintahan Kota Bandung: dari latar belakang keluarga hingga jejak kariernya sebelum duduk sebagai wakil wali kota.
Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara lugas dan menarik.
Kejaksaan Negeri Bandung pada Rabu (10/12/2025) secara resmi menetapkan Erwin sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan di Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2025.
Bersamanya, seorang anggota DPRD Kota Bandung berinisial RA turut ditetapkan tersangka.
Dalam keterangan resminya, Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Irfan Wibowo menyampaikan:
“Yaitu saudara E, selaku Wakil Wali Kota Bandung dan saudara RA Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung,”
RA yang dimaksud adalah Rendiana Awangga, anggota DPRD periode 2024–2029.
Menurut Irfan, penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup sehingga kasus yang awalnya hanya pada tahap penyidikan umum itu dinaikkan ke penyidikan khusus dan resmi menetapkan dua tersangka.
Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bandung.
Paket tersebut kemudian dilaksanakan dan menguntungkan pihak-pihak yang terafiliasi secara melawan hukum.
Erwin sendiri sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi lebih dari satu kali sebelum akhirnya statusnya berubah menjadi tersangka.
Meski kini tengah menjadi bahan pemberitaan kasus hukum, netizen masih penasaran: anak siapa Erwin?
Jawabannya, Erwin adalah seorang putra asli Bandung yang lahir pada 18 Mei 1972.
Ia dibesarkan di kota ini dan menempuh pendidikan formal dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Bandung.
Selain jalur formal, Erwin aktif mengikuti berbagai pendidikan non-formal, seperti kaderisasi pesantren NU dan pelatihan mubaligh.
Semua itu membentuk dirinya sebagai sosok pemimpin yang menggabungkan pendidikan formal dan nilai-nilai religius.
Erwin menapaki karier profesionalnya sebagai pengusaha di sektor UMKM sejak 1991 hingga 2011.
Pengalaman dua dekade di dunia usaha membuatnya memahami tantangan pelaku ekonomi kecil dan menengah.
Keinginan untuk berkontribusi lebih dalam kehidupan publik membawa Erwin masuk ke dunia politik.
Pada tahun 2019, ia terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, bertugas di Komisi D yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Rekam jejaknya sebagai legislator dikenal dekat dengan warga, sering turun ke lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat. Karier politiknya terus berkembang.
Pada pemilihan kepala daerah 2024, Erwin maju sebagai Wakil Wali Kota Bandungmendampingi Muhammad Farhanm pasangan yang berhasil meraih suara terbanyak dengan 523.000 suara dan memenangkan kontestasi.
Selain politik, Erwin juga aktif di berbagai organisasi yang memperluas jangkauan pengaruh sosialnya:
Peran-peran ini menunjukkan karakter kepemimpinan yang tidak hanya berbasis pemerintahan, tetapi juga masyarakat akar rumput.
Dalam kehidupan pribadi, Erwin dikenal sebagai sosok keluarga.
Ia menikah dengan Fitriana Dewi (Teh Mpit) dan dikaruniai lima orang anak yang menempuh pendidikan di pesantren ternama.
Komitmen kuat terhadap pendidikan agama dan karakter mencerminkan nilai keluarga yang Erwin pegang.
Ia sering mengatakan bahwa kepemimpinan yang baik lahir dari nilai-nilai keluarga yang kuat, dan ini menjadi landasan dirinya menjalankan tugas sebagai wakil wali kota.
Dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin publik, Erwin mengusung prinsip fikih:
“Tasharruf al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun bi Al-Maslahah,”
yang berarti pemimpin kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Prinsip ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya teknis tetapi juga bernilai kemanusiaan dan maslahat.
Meski kini tengah menghadapi perkara hukum, banyak pihak yang berharap proses hukum bisa berjalan adil dan transparan.
Sebagian warga tetap mengingat jasa Erwin selama kariernya di legislatif dan pemerintah kota, terutama keterlibatannya dalam program kesejahteraan masyarakat dan UMKM.
Namun, kasus hukum yang melibatkannya juga membuka diskusi lebih luas soal etika birokrasi dan tata kelola pemerintahan di kota-kota besar seperti Bandung.
Bagi Anda yang mengikuti dinamika politik lokal, perkembangan kasus ini menjadi salah satu indikator penting soal bagaimana aparat penegak hukum bekerja dalam menangani pejabat publik.***