SERAYUNEWS – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas tengah serius menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan basis Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tercatat ada sekitar 15.000 ATS di wilayah tersebut.
Namun, angka tersebut masih memerlukan validasi lebih lanjut. Guna memastikan data riil di lapangan, Dindik membentuk tim penanganan ATS tingkat kabupaten yang bertugas memverifikasi data hingga ke tingkat kecamatan.
Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’ruf, mengungkapkan bahwa hasil verifikasi lapangan menunjukkan fakta yang berbeda dari data awal. Tidak semua anak yang tercatat dalam Dapodik benar-benar putus sekolah.
Sebagai contoh, di Kecamatan Tambak, dari sekitar 400 data awal, hanya ditemukan 170 anak yang berstatus ATS murni. Menariknya, sekitar 120 anak di antaranya terkonsentrasi di satu wilayah, yakni Desa Watuagung.
“Dari situ kita bisa lebih fokus menentukan sasaran penanganan,” kata dia, Sabtu (10/4/2026).
Amrin menambahkan, ketidaksinkronan data ini sering kali disebabkan oleh faktor teknis. “Karena ditemukan fakta juga, tidak masuk dalam dapodik, tetapi anak itu ternyata mondok di pesantren,” ujarnya.
Untuk memastikan penanganan tepat sasaran, pemetaan dilakukan hingga tingkat RT/RW. Amrin menyebut pendekatan ini sebagai Strategi Perang ATS, di mana pemerintah proaktif mendatangi anak-anak tersebut, bukan menunggu mereka datang ke sekolah.
“Permasalahan utama ATS itu jarak sekolah yang jauh dan kondisi ekonomi. Banyak anak membantu orang tua bekerja, jadi kita harus jemput bola. Guru atau tutor akan datang langsung untuk mengajar,” ujarnya.
Program ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan di Banyumas. Wilayah yang telah menyelesaikan verifikasi akan langsung mendapatkan intervensi pendidikan.
Langkah besar ini tidak dilakukan sendirian. Dindik Banyumas menggandeng berbagai pihak, mulai dari TNI-Polri untuk pendataan di lapangan, hingga organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah.
Kerja sama ini bertujuan memperluas jaringan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap wilayah. “Targetnya, setiap kecamatan minimal punya satu PKBM. Ini sedang kita dorong proses perizinannya,” kata Amrin.
Program ini memiliki cakupan luas, mulai dari anak usia sekolah, remaja, hingga warga dewasa yang belum memiliki ijazah. Bahkan, peluang pendidikan juga dibuka bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.
Amrin optimistis, dengan dukungan semua pihak dan strategi yang tepat, angka ATS di Banyumas dapat ditekan secara signifikan.
“Prinsipnya semua harus punya ijazah, minimal setara SMP atau SMA. Ini penting untuk masa depan mereka,” kata Amrin.
