“Mal pelayanan publik ini bisa jadi ajang untuk promo apapun. Maka saya tadi dorong jadikan mal beneran,” kata Ganjar usai meresmikan Mal Pelayanan Publik Srikandi di Kabupaten Grobogan, Kamis (13/10/2022).
Maksud Ganjar, mal pelayanan publik yang sudah memiliki gedung dapat dimanfaatkan untuk memajang dan berjualan produk-produk asli tiap daerah. Misalnya produk UMKM yang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
“Jualan produk UMKM karena ini yang betul-betul harus kita bantu. Jadi betul-betul mengurus izin tapi juga bisa belanja di sini. Ini bisa sebagai outlet untuk produk-produk UMKM yang ada di Grobogan,” katanya.
Dorongan menjadikan Mal Pelayanan Publik sebagai outlet produk lokal dan UMKM bukan tanpa alasan. Menurut Ganjar, semua daerah saat ini telah memiliki Mal Pelayanan Publik. Setidaknya sudah ada 17 Mal Pelayanan Publik di Jawa Tengah. Di antaranya Mal Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas. Banyak juga dari Mal Pelayanan Publik itu yang sudah memiliki gedung yang representatif.
“Saya berharap ada gedungnya, ada layanan terintegrasi, dan improvement-nya dilakukan,” ungkap Ganjar.
Dalam Mal Pelayanan Publik selalu ada loket-loket layanan dari berbagai sektor pemerintah daerah termasuk kementerian/lembaga yang ada di daerah. Sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menjadi tempat pelayanan yang terintegrasi. Termasuk memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat.
“Improvement-nya mesti ada. Pertama, mendigitalkan sehingga nanti masyarakat bisa punya pilihan yang mereka akan mendapatkan layanan untuk katakan cukup hanya sekadar menggunakan aplikasi kemudian yang masih tidak terlalu nyaman dengan menggunakan aplikasi bisa datang dengan manual dan itu kita sediakan di sini. Kedua menjadikannya seperti mal beneran itu,” jelasnya.
Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan ini sudah mulai pada tahun 2019. Namun karena ada refocusing untuk penanganan Covid-19 maka baru dapat selesai pada tahun 2022.
“Mal Pelayanan Publik ini kami beri nama Srikandi. Ada 30 penyelenggara pelayanan publik 10 kementerian/lembaga, 2 provinsi, 6 BUMN/BUMD, 11 OPD, dan 1 swasta,” katanya.
