SERAYUNEWS— Golkar digagas Sukarno, bagaimana bisa? Real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan total akumulasi suara 56 menunjukan Partai Golongan Karya (Golkar) kokoh di posisi kedua dengan perolehan 14,34%.
Menariknya, walau kalah dari PDI Perjuangan tapi secara jumlah provinsi, justru Golkar paling mendominasi dengan jumlah 16 provinsi. Sementara itu, PDIP unggul di 9 provinsi.
Partai yang identik dengan Orde Baru ini dan memiliki banyak musuh pasca reformasi justru terlihat makin eksis saat ini.
Awalnya Sukarno menggagas Golkar bukan sebagai partai politik, tetapi sebagai golongan fungsional yang anti partai atau menandingi partai.
Pada 28 Oktober 1956, Sukarno mengusulkan pembubaran partai karena dia anggap gagal menuntaskan revolusi. Sukarno mengusulkan golongan fungsional atau golongan karya untuk menggantikan partai-partai.
Sukarno mendapat ide ini dari Djokosutono yang kenal dekat dengan Supomo sebagai penggagas golongan fungsional.
Tak hanya itu, Sukarno juga melihat Tiongkok dan Yugoslavia yang berhasil dengan sistem satu partai. Di dalam parlemen kedua negara tersebut terdapat golongan fungsional yang mewakili golongan-golongan fungsi dalam masyarakat.
Gagasan Sukarno ini kemudian Angkatan Darat ambil. Demikian tulis David Reeve, sejarawan Universitas New South Wales dalam bukunya Gollar Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika.
“Pada akhir 1959, ketika Demokrasi Terpimpin akhirnya dimulai secara resmi, Angkatan Darat lebih dahulu membentuk berbagai organisasi golongan Katya sedang Presiden Sukarno belum membentuk satu pun,” tulis Reeve.
Maka, sejak 1960 sampai 1965 Angkatan Darat terus mengembangkan organisasi-organisasi fungsional. Mulai dari SOKSI (organisasi karyawan), petani, mahasiswa, pemuda dan lainnya, mereka menghimpun diri dalam Secretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Collar) pada 20 Oktober 1964. Tanggal ini yang kemudian terpilih sebagai hari jadi Partai Golkar.
Setelah Sukarno tumbang pada 1965, Soeharto memakai Sekber Golkar sebagai kekuatan rezimnya. Pada Pemilu 1971, Sekber Golkar menjadi rumah 201 organisasi fungsional.
Sejak 1978 Presiden Soeharto menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar dengan kekuasaan tak terbatas. Semua keputusan DPP Golkar bisa Soeharto batalkan. Golkar menikmati masa kejayaan di bawah rezim diktator Soeharto.
Praktis sampai reformasi 1998 Golkar bukan partai. Baru kemudian, sejak Pemilu 1999 sampai sekarang Golkar berubah menjadi partai. Pertanyaannya kemudian, mengapa Partai Golkar masih tetap eksis sebagai partai papan atas? *** (O Gozali)
