SERAYUNEWS — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Sindy Syakir, mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif menarik investor guna menopang pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.
Dorongan ini muncul di tengah tekanan fiskal yang cukup berat. Pada tahun 2026, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tercatat mengalami pemangkasan hingga Rp393 miliar.
Sindy mengungkapkan, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 sebenarnya telah terlihat upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD.
Namun, keterbatasan fiskal membuat sejumlah program belum berjalan optimal.
“Banyak program sudah berjalan, tapi karena tekanan fiskal yang besar, ada beberapa yang terpaksa di-pending,” ujar Sindy, Rabu (15/4/2026).
Ia mencontohkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendamping yang masih terbatas pagu anggarannya. Selain itu, program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) juga terdampak, terutama setelah adanya perubahan skema penerima bantuan iuran (PBI).
“Jamkesda tetap ada, tapi tidak lagi bersifat universal seperti rencana awal. Kondisi anggaran memang belum memungkinkan,” jelasnya.
Menurut Sindy, persoalan infrastruktur kini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Cilacap. Kondisi jalan di sejumlah wilayah dinilai masih memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD mendorong pemerintah daerah membuka peluang investasi seluas-luasnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tidak ada cara lain, kita harus mendatangkan uang dari luar Cilacap. Kalau hanya mengandalkan pajak dan retribusi masyarakat, itu tidak cukup,” tegasnya.
Sindy juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, khususnya dalam proses perizinan investasi.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih terbuka dan memangkas alur perizinan yang dinilai masih berbelit.
“Perizinan harus dipangkas. Jangan sampai ada kesan masuk Cilacap itu sulit karena banyak meja yang harus dilalui,” katanya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Sindy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap harus lebih kreatif dalam mencari solusi, terutama dengan memperkuat iklim investasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
