SERAYUNEWS – Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap indikasi korupsi. Mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Inspektur Daerah Banyumas, Joko Setiono menyampaikan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Melainkan memerlukan sinergi dengan masyarakat.
“Korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi adalah penyakit di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita,” ujar Joko dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 pada Selasa (10/12/2024).
Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie, para asisten, kepala OPD, Tim Saber Pungli, serta berbagai pegiat antikorupsi hadir dalam kesempatan tersebut.
Momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Joko menjelaskan bahwa Pemkab Banyumas telah menerapkan tiga strategi utama untuk melawan korupsi, yaitu:
“Alhamdulillah sampai dengan hari ini, Banyumas masih dalam kondisi aman (dari kasus dugaan korupsi). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita cukup tinggi, artinya kejadian korupsinya masih rendah atau bisa dikatakan tidak ada,” tambahnya.
Peringatan Hakordia 2024 di Banyumas tidak hanya berupa seremonial, tetapi juga ada berbagai kegiatan edukatif sejak awal Desember. Beberapa kegiatan itu meliputi:
Para pemenang dari lomba-lomba ini menerima penghargaan pada puncak acara Hakordia.
Pekan depan, Pemkab Banyumas akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) bertema Keluarga Berintegritas. Semua pejabat di lingkup Pemkab Banyumas wajib hadir bersama keluarga.
“Sasaran utamanya adalah ASN, terutama pemangku-pemangku kepentingan yaitu eselon II sebagai pengguna barang dan anggaran. Nantinya, kami akan mengembangkan program ini hingga ke tingkat desa, sekolah, dan keluarga,” jelas Joko.
Melalui strategi dan program yang holistik, Pemkab Banyumas berharap dapat terus menjaga kondisi yang aman dari korupsi.
Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, budaya integritas harapannya semakin kuat. Sehingga menjadikan Banyumas sebagai contoh dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
