SERAYUNEWS – Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Jumat (17/10/2025).
Langkah ini merupakan upaya preventif memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, higienis, dan berkualitas—terutama di tengah maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Wabup Dimas menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga berkomitmen penuh menjaga standar mutu dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami memastikan seluruh dapur SPPG di Purbalingga memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan, sertifikasi chef dari lembaga kompetensi, serta sertifikat halal. Semua ini wajib dipenuhi sebelum dapur beroperasi,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup Dimas didampingi Dandim 0702/Purbalingga, perwakilan Kejari Purbalingga, Asisten Sekda, pejabat OPD terkait, serta Camat Bukateja.
Rombongan meninjau langsung proses pengolahan dan pengemasan makanan bergizi di Dapur Sehat SPPG Bajong.
Dimas menekankan pentingnya pengawasan bahan baku dan kebersihan alat masak selama proses produksi.
“Kami tekankan agar pengawasan di dapur lebih ditingkatkan. Pastikan tidak ada bahan atau peralatan yang berpotensi mengontaminasi makanan, termasuk cat atau zat kimia lainnya,” tegasnya.
Ia menyebutkan, monev akan dilakukan rutin dan maraton ke seluruh 25 dapur SPPG yang beroperasi di Purbalingga. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan stakeholder terkait.
“Ini bagian dari langkah preventif agar program MBG di Purbalingga tetap berjalan zero accident, tanpa kejadian yang tidak diinginkan seperti di beberapa daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator SPPG Kabupaten Purbalingga, Mei Sandra, menjelaskan bahwa seluruh dapur telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat sesuai pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami mewajibkan setiap dapur untuk memenuhi seluruh sertifikasi—halal, higiene sanitasi, dan kompetensi chef—sebelum diizinkan beroperasi,” jelasnya.
Dengan pengawasan berlapis dan peningkatan standar mutu, Pemkab Purbalingga berupaya menjaga agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memberi manfaat tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kesehatan penerima manfaat.
