SERAYUNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat perang melawan pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, dan judi online dengan memperluas literasi keuangan hingga tingkat desa.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), pemerintah daerah, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas.
Langkah ini dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan yang inklusif sekaligus memperluas akses pembiayaan legal bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, akses terhadap layanan keuangan formal yang mudah dijangkau merupakan fondasi penting dalam membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, masih banyak potensi ekonomi di tingkat desa yang belum berkembang optimal akibat keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan resmi.
“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan yang inklusif sangat penting. Jangkauan layanan keuangan harus mampu mencakup seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan dan desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Ia menambahkan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
“UMKM di berbagai daerah membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas, terutama kredit mikro, agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam sektor keuangan.
Kemudahan transaksi melalui telepon genggam, menurutnya, justru dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman ilegal dan judi online.
“Sekarang orang bisa mengajukan pinjaman dari kamar sendiri tanpa diketahui siapa pun, termasuk keluarganya. Begitu juga dengan judi online. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kalangan menengah hingga atas,” kata Sumarno.
Karena itu, edukasi pengelolaan keuangan perlu dilakukan secara masif agar masyarakat mampu membedakan layanan keuangan resmi dengan yang ilegal serta memahami berbagai risikonya.
Untuk memperluas jangkauan literasi keuangan, OJK menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar edukasi dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan, fokus program TPAKD tahun 2026 meliputi penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi layanan keuangan daerah, serta penguatan sinergi dengan industri jasa keuangan.
“Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan menjadi prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah,” ujarnya.
Berdasarkan asesmen OJK, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,89 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Sementara itu, kredit sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,32 persen. Total penyaluran kredit kepada pelaku UMKM di Jawa Tengah telah mencapai Rp206,54 triliun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho, menegaskan komitmen BI untuk memperkuat ekosistem keuangan inklusif melalui pengembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI-FAST.
Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang aman dan efisien.
“Kami akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan OJK dalam mempercepat terbentuknya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Berbagai program yang dijalankan TPAKD Jawa Tengah menunjukkan hasil positif.
Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui lebih dari 4.000 kegiatan literasi keuangan.
Program Ayo Jateng Menabung mencatat sekitar 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,8 triliun.
Selain itu, Program Kredit Melawan Rentenir telah menyalurkan pembiayaan dengan outstanding sebesar Rp1,45 triliun kepada lebih dari 75 ribu debitur.
Adapun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah mencapai Rp48,73 triliun yang dimanfaatkan oleh lebih dari 1,17 juta pelaku usaha.
Melalui penguatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan legal, dan sinergi lintas lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap masyarakat semakin terlindungi dari jerat pinjol ilegal, rentenir, dan judi online sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata hingga tingkat desa.
