SERAYUNEWS – Tenaga honorer di lingkungan Pemkab Banyumas sampai saat ini sekitar 4000 orang. Sekitar 1300 orang, telah diajukan ke Pemerintah Pusat, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika honorer di Banyumas diangkat semua butuh dana miliaran rupiah.
Ditargetkan, sampai akhir tahun 2024 seluruh tenaga honorer di Banyumas sudah naik status menjadi PPPK semua. Estimasi uang untuk upah ketika semua diangkat menjadi PPPK, dibutuhkan sekitar Rp43 miliar.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas Bidang Pemerintahan, Sardi Susanto menyampaikan, jika melihat kemampuan keuangan Pemkab Banyumas, sangat memungkinkan untuk mengangkat seluruh tenaga honorer yang tersisa.
“Kalau kita bicara di Banyumas, uangnya ada kalau kita mau. Kita butuh kurang lebih Rp43 miliar. Tapi kita juga memberikan investasi di Bank Jateng kurang lebih Rp40 miliar, di PDAM Rp47 miliar, di BKK Rp35 miliar. Artinya itu lebih dari cukup kalau masalah uang,” katanya.
Berdasar pada Undang-undang, Sardi akan komitmen memperjuangkan nasib tenaga honorer yang masih tersisa. Karena hal tersebut diperintahkan oleh Undang-undang.
“Data kami ada 5.848 sudah diangkat 1.600-an dari 2021 sampai 2023. Ini di tahun 2024 Kabupaten Banyumas hanya menyampaikan ke pemerintah pusat 1.366. padahal UU nomor 20 tahun 2023 bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat di tahun 2024 Desember. Nah ini bagi mereka yang dari 4.222 hanya diajukan 1.366 kan tinggal 2856 ini di kemanakan,” kata dia.
Sardi menjelaskan, bahwa hasil konsultasi ke pemerintah pusat, diketahui bahwa pada tahun ini seluruh tenaga honorer akan diangkat. Jika tidak, pihaknya akan mendesak ke Presiden secepatnya.
Sebab, Kemenpan sudah merancang segala sesuatunya untuk pelaksanaan perekrutan P3K ini, CPNS tetapi Peraturan Presiden nya belum ada. Sehingga belum bisa dilaksanakan. Sedangkan Informasinya, antara bulan Juni – Juli Menpan dengan Komisi 2 akan mendesak presiden untuk mengeluarkan PP karena Presiden Oktober sudah habis masa kerjanya.
“Ini yang kemarin saya konsultasikan. Ternyata di pemerintah pusat itu semua akan diangkat. Itu yang 1.366 akan test secara formalitas. Kemudian selebihnya karena mungkin waktu itu akan diberikan NIP dengan sistem paruh bayar atau paruh waktu,” kata dia.
