Para kades melaporkan persoalan itu kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara Rembug Desa di Pendapa Kabupaten Cilacap, Kamis (22/7/2021). Rembug Desa edisi ketiga itu diikuti 227 lurah/kepala desa (kades) se-Kabupaten Cilacap.
Kades Padangsari, Mahruri mengatakan rata-rata warga sudah merasa jenuh memakai masker.
“Ada juga yang beralasan karena aktivitasnya di sawah jadi merasa bebas tidak pakai masker,” katanya.
Hal serupa juga dialami Kades Karangtengah, Suhartono dan Kades Pesawahan, Wasito. Meski sudah sering diedukasi dan disosialisasi, namun sekitar 50 persen warganya tidak taat prokes.
“Sulit sekali memberikan penyadaran pada masyarakat untuk menerapkan prokes. Sulit sekali. Padahal kami sudah keliling membagikan masker dan sosialisasi,” kata Suhartono.
Tak hanya soal ketaatan prokes, beragam persoalan lain juga disampaikan oleh kades-kades se-Cilacap pada Ganjar. Di antaranya ada masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19 dan tidak percaya vaksin.
Ada pula kades yang wadul soal kesulitan menata pasar, meminta izin membuka tempat pariwisata hingga meminta vaksin dan meminta tambahan tenaga medis.
“Kami minta bantuan vaksin Pak. Ada banyak warga kami yang ingin kerja ke luar negeri. Syaratnya harus divaksin. Kami sudah menghubungi Puskesmas tapi belum ada jawaban. Kami mohon agar ini dibantu pak,” kata Kades Karangturi, Misar.
Merespons aduan-aduan itu, Ganjar memerintahkan camat, babinsa/bhabinkamtibmas untuk terjun langsung membantu edukasi. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jateng Yulianto Prabowo dan Dinas Kesehatan Cilacap juga diminta segera menindaklanjuti kebutuhan di tingkat desa.
“Ini catatan buat kita semua dan kita harus bantu. Camat, Babinsa/Bhabinkamtibmas serta Dinkes harus turun membantu memberikan edukasi. Kalau perlu dengan testimoni-testimoni yang baik,” jelasnya.
“Tolong pak Yuli (Kadinkes) dicatat dan segera ditindaklanjuti ya, itu dibantu warganya apakah vaksin dan tenaga kesehatan,” perintah Ganjar.
Menurut Ganjar, para kades di Cilacap sudah mampu melakukan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan Jogo Tonggo dengan baik. Bahkan, semua kades juga melaporkan telah mengoptimalkan anggaran 8 persen dari dana desa untuk penanganan pandemi.
“Tadi saya tes, mereka paham berapa yang sakit, berapa ibu hamil, berapa yang risiko tinggi. Tahu detail, bahkan presisi. Maka kalau nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah termasuk obat dari TNI/Polri, saya minta kades-kades itu diajak bicara, karena mengetahui persis kondisi di wilayahnya,” pungkasnya.
Ganjar menyatakan, rembug desa memang bertujuan menggali persoalan faktual di masyarakat. Menurutnya Pandemi Covid-19 tidak bisa dilawan hanya dengan data yang dilaporkan pejabat. Namun harus didahului dengan mendengar suara masyarakat di setiap level.
