SERAYU NEWS – Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membuktikan perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Namun, agar sektor ini dapat terus bertahan dan berkembang, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, serta masyarakat secara keseluruhan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, dalam sebuah diskusi bertajuk Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Masyarakat yang berlangsung di Kabupaten Karanganyar.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor perbankan, serta pelaku usaha guna memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia.
Salah satu aspek yang dianggap krusial dalam mendukung perkembangan UMKM adalah peningkatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi.
Sumanto menekankan bahwa dengan pemahaman digital yang lebih baik, para pelaku UMKM dapat lebih mudah memanfaatkan platform online untuk memasarkan produk mereka, menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan efisiensi bisnis.
Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
“Di era digital ini, UMKM harus mampu beradaptasi dengan teknologi agar tetap kompetitif di pasar global,” ujar Sumanto. Ia berharap program-program berbasis teknologi dapat diperluas agar UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat.
Selain literasi digital, kendala lain yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Banyak pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan modal yang cukup untuk mengembangkan bisnis mereka.
Menyadari hal ini, Sumanto mendorong pemerintah untuk terus memperluas skema pembiayaan inklusif, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga yang lebih rendah.
Menurutnya, akses permodalan yang lebih mudah akan membantu UMKM dalam mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani oleh bunga pinjaman yang tinggi.
Peran perbankan juga sangat dibutuhkan dalam memberikan fasilitas keuangan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha kecil.
Dukungan terhadap UMKM tidak hanya sebatas pada aspek keuangan, tetapi juga pada keterlibatan mereka dalam rantai pasok industri yang lebih luas.
Sumanto mengajak industri besar untuk menjalin kemitraan dengan UMKM agar tercipta ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
“Dengan menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok lokal, kita bisa menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan.
UMKM dapat menjadi pemasok bahan baku atau produk pendukung bagi industri besar,” jelasnya.
Kemitraan semacam ini diyakini dapat memperkuat keberlanjutan bisnis UMKM serta membuka peluang bagi mereka untuk berkembang ke tingkat yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, Sumanto menyoroti pentingnya promosi yang lebih luas bagi produk-produk UMKM berkualitas. Ia mendorong pemerintah untuk aktif menyelenggarakan pameran, mengadakan kampanye penggunaan produk lokal, serta memberikan sertifikasi kualitas bagi produk yang memenuhi standar tertentu.
Dengan adanya promosi yang lebih gencar, produk UMKM dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional.
Pada akhirnya, optimalisasi peran UMKM dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata. Sumanto menekankan bahwa keberhasilan UMKM bergantung pada kolaborasi semua pihak, baik itu pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, maupun masyarakat umum.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan sinergi dan komitmen yang kuat, UMKM tidak hanya bisa bertahan menghadapi tantangan, tetapi juga berkembang menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Dengan adanya dukungan yang terstruktur dan kolaboratif, diharapkan UMKM di Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam memperkuat perekonomian bangsa.***
