SERAYUNEWS– Ruang publik Indonesia kembali riuh. Bukan karena polemik kebijakan strategis atau perdebatan ideologi, melainkan karena sepotong materi komedi yang memantik kontroversi nasional.
Komika Pandji Pragiwaksono melalui special show Mens Rea yang tayang di Netflix sejak 27 Desember 2025 menuai beragam reaksi.
Materi komedinya dianggap menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahkan dituding mengandung unsur body shaming. Polemik ini berujung pada pelaporan hukum dan perdebatan sengit di ruang publik.
Sebagian pihak membela Pandji atas nama kebebasan berekspresi dan demokrasi. Sebagian lain mengecamnya sebagai penghinaan terhadap simbol negara. Mantan Menkopolhukam Mahfud MD pun menilai materi tersebut belum tentu memenuhi unsur pidana.
Namun, menurut Guru Besar Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Kholid Mawardi, kegaduhan ini seharusnya tidak berhenti pada soal benar atau salah secara hukum.
“Yang lebih penting adalah budaya apa yang sedang kita normalisasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Prof. Kholid menilai, bahaya terbesar dari polemik semacam ini adalah kaburnya batas antara kritik dan perundungan.
Kritik merupakan kerja intelektual untuk menguji kebijakan dan perilaku publik, sedangkan bullying adalah tindakan merendahkan martabat pribadi melalui ejekan, penghinaan, atau olok-olok fisik.
“Ketika tubuh seseorang mata, wajah, postur dijadikan bahan tawa, itu bukan lagi kritik. Itu perundungan yang dibungkus humor,” jelasnya.
Ia menegaskan, pejabat publik memang wajib dikritik. Komedi satire juga sah dalam demokrasi. Namun, ketika kritik kehilangan adab, yang lahir bukan pencerahan, melainkan luka sosial.
Dalam tradisi pesantren, perilaku merendahkan orang lain masuk kategori su’ul khuluq (akhlak tercela) dan zulm (kezaliman). Kitab-kitab akhlak klasik telah lama mengajarkan etika berucap, meski tanpa menyebut istilah “bullying”.
“Body shaming dalam perspektif kitab akhlak bukan persoalan sepele. Ia merusak persaudaraan dan membuka pintu hasad,” ujar Prof. Kholid.
Kitab-kitab seperti Ta’līm al-Muta’allim, Adāb al-‘Ālim wa al-Muta’allim, Wasāyā al-Ābā’ lil Abnā’, Akhlāq al-Banīn, dan Akhlāq al-Banāt membangun pagar moral agar ruang pendidikan dan ruang sosial tidak berubah menjadi panggung penghinaan.
Dalam Ta’līm al-Muta’allim, ilmu dipahami bukan sekadar pengetahuan, melainkan cahaya yang hanya menetap pada hati yang beradab. Bullying, menurut kitab ini, berakar dari kibr (kesombongan).
“Orang boleh pandai dan lucu, tetapi jika kelucuannya melukai martabat manusia, ilmunya kehilangan berkah,” terang Prof. Kholid.
KH. Hasyim Asy’ari dalam Adāb al-‘Ālim wa al-Muta’allim menegaskan bahwa pendidikan harus melindungi martabat manusia. Disiplin yang mendidik (ta’dīb) berbeda dengan kekerasan yang merendahkan (ta’dzīb).
Prinsip ini, menurut Prof. Kholid, relevan untuk ruang publik hari ini: mengkritik kebijakan sah, tetapi menjadikan kelemahan fisik sebagai bahan olok-olok melanggar etika.
Kitab ini menanamkan nilai bahwa kemuliaan seseorang terlihat dari kemampuannya mengendalikan lisan. Dalam dunia komedi dan politik, godaan terbesar adalah mencari tawa atau dukungan tercepat dengan cara termudah sering kali dengan merendahkan orang lain.
“Menahan diri jauh lebih sulit, tetapi itulah tanda kekuatan sejati,” ujarnya.
Dua kitab ini menegaskan bahwa perundungan paling sering lahir dari lisan, bukan dari kekerasan fisik. Julukan, sindiran, dan lelucon fisik menjadi pintu awal luka batin yang panjang.
Jika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, budaya bullying bisa dicegah dari akarnya, bukan sekadar dihentikan dengan sanksi.
Kontroversi Pandji–Gibran pada akhirnya akan berlalu. Namun, yang lebih penting adalah pelajaran kolektif bagi masyarakat.
Jika body shaming dianggap wajar dalam kritik atau komedi, generasi muda akan belajar bahwa merendahkan martabat manusia adalah hal lumrah selama terlihat lucu dan viral.
“Pesantren mengajarkan rumus sederhana: kritiklah kebijakan, bukan tubuh manusia; sindirlah perilaku, bukan fisik yang tak dipilih seseorang,” tegas Prof. Kholid.
Demokrasi membutuhkan kritik, komedi membutuhkan kebebasan. Namun, bangsa ini juga membutuhkan adab. Tanpa adab, kritik berubah menjadi kekerasan verbal, dan komedi berubah menjadi panggung perundungan.
