SERAYUNEWS- Upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN membutuhkan anggaran hingga Rp87 miliar. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan hal ini pada 13 Agustus 2024.
Pembengkakan anggaran ini pun belum termasuk untuk perayaan HUT RI di Jakarta. Sebagai informasi, upacara HUT RI tahun ini memang berlangsung di dua tempat.
Pembengkakan anggaran pun sejatinya diakui Jokowi. Namun, ia menyebut kenaikan masih dalam batas wajar.
“Iya namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat. Tapi kan bukan lompatan yang baru,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jumat (9/8/2024).
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengemukanan pendapat tentang anggaran fantastis HUT RI di IKN.
Pasalnya, gelontoran dana yang fantastis untuk upacara ini muncul di tengah prihatinnya kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan imbas menurunnya daya beli masyarakat hingga badai PHK dan jutaan orang yang kelaparan.
Untuk PHK, data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 44.195 buruh sudah menjadi korban PHK selama periode Januari-pertengahan Agustus 2024 ini.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat 7% hingga 16% masyarakat Indonesia masih rentan mengalami kelaparan.
Hal ini perlu menjadi perhatian penting pemerintah agar menjaga stok pangan dalam negeri. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud menyampaikan ini dalam acada agenda Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa, Rabu (14/8/2024).
Global Hunger Index telah merilis data di tahun 2023, tingkat kelaparan di Indonesia berada pada posisi 77 dari 107 negara. Kemudian, di negara Asia Tenggara, tingkat kelaparan Indonesia ke-2 dari 9 negara.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penggunaan anggaran fantastis HUT RI di IKN adalah bentuk pemborosan anggaran.
Bhima berpendapat biaya besar upacara di IKN mengiris hati masyarakat miskin, melukai semangat kemerdekaan, dan tidak peka terhadap tantangan negara saat ini.
“Upacara dengan biaya besar di IKN mengiris hati masyarakat miskin, melukai semangat kemerdekaan, dan tidak peka tantangan yang dihadapi,” ujar Bhima (13/8/2024).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai anggaran untuk HUT RI di IKN terlalu mahal dan tidak efisien.
“Kita punya keterbatasan ruang fiskal, apalagi dengan kondisi perekonomian seperti sekarang. Banyak anggaran atau program-program prioritas yang semestinya memang lebih penting untuk dibiayai dan membutuhkan pembiayaan dari pemerintah, dari APBN,” ujar Faisal pada Rabu (14/8/2024)***(Kalingga Zaman)
