SERAYUNEWS– Pemerintah Kabupaten Cilacap menargetkan seluruh kekosongan jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat terisi pada tahun ini. Proses pengisian dimulai dari jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah (Sekda) dan Sekretaris DPRD (Sekwan), dilanjutkan dengan rotasi pejabat eselon II serta seleksi terbuka untuk mengisi jabatan administrator dan pengawas.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cilacap, Budi Santosa, mengungkapkan bahwa Bupati telah memberikan arahan jelas terkait percepatan pengisian posisi tersebut. “Pak Bupati sudah memberikan arahan agar tahun ini semua sudah terisi,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Saat ini, kekosongan jabatan tercatat cukup besar. Untuk eselon II saja, terdapat 10 posisi yang belum terisi. Secara total, kekosongan jabatan di eselon II, III, dan IV atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) serta jabatan administrator dan pengawas mencapai lebih dari 100 formasi.
“Sampai dengan tahun ini, eselon II, eselon III dan eselon IB atau JPT administrator, dan pengawas itu kurang lebih yang kosong lebih seratusan. Nanti mudah-mudahan bisa terisi semua tahun ini sudah selesai dan semuanya mudah-mudahan berjalan lancar,” ungkapnya.
Pemkab menerapkan prinsip meritokrasi dalam proses pengisian jabatan, sesuai arahan Bupati yang menekankan manajemen talenta. Tes untuk jabatan administrator dan pengawas telah dilaksanakan, dan kini tinggal menunggu hasil pengolahan serta pengumuman. Ke depan, akan ada perubahan Peraturan Bupati (Perbup) untuk memperkuat sistem manajemen talenta dan memperkaya talent pool yang tersedia.
Proses ini juga terintegrasi dengan aplikasi I-MUT (Implementasi Mutasi ASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang memastikan setiap langkah mutasi dan promosi berlangsung ketat, transparan, dan sesuai regulasi. “Makanya beliau (Bupati) konsen segera diisi, sesuai mekanisme, karena sekarang semuanya melalui aplikasi I-MUT dari BKN. Sehingga betul-betul ketat, sesuai regulasi,” jelas Budi.
Sementara menunggu proses seleksi rampung, jabatan yang kosong diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT). Budi meyakini, meski ada kekosongan, pelayanan publik tidak akan terganggu. “Saya yakin teman-teman sudah profesional di bidang masing-masing. Ini tantangan sendiri agar indikator utama kinerja tetap tercapai,” tegasnya.
Proses rotasi dan pengisian jabatan diperkirakan terus berlangsung hingga November 2025. Pemerintah berharap, percepatan ini dapat memastikan roda birokrasi berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat tetap prima.
