Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dr Pramesti Griana Dewi pada acara Webinar Vaksin Aman, Masyarakat Sehat yang digelar KPCPEN dan Diskominfo Kabupaten Cilacap, Kamis (26/11/2020).
“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan alokasi apalagi sampai ke tingkat kabupaten, jenis vaksin juga belum diputuskan pemerintah mau memilih vaksin yang mana, sehingga kalau sampai pada alokasi jumlah vaksinnya belum ya,” ujarnya.
Akan tetapi, dia mengatakan jika vaksin yang tersedia baru 10-20 persen. Maka ditahap awal baru akan dialokasikan untuk tenaga medis, karena memang yang terlibat langsung menangani Covid-19.
Apabila jumlah vaksin meningkat 20-50 persen, maka ditambah tenaga lain seperti petugas non medis, atau petugas yang memberikan layanan publik seperti TNI Polri, petugas bandara, petugas stasiun kereta api, pelabuhan, pemadam kebakaran, PLN, PDAM dan petugas lainnya yang di lapangan.
“Jadi siapa ditahap awal, kedua, ketiga dan selanjutnya, sudah ada ketetapan yang ditentukan, tergantung dari jumlah vaksin yang akan didapatkan. Mudah-mudahan bisa langsung banyak vaksin sehingga bisa lebih tinggi lagi cakupannya,” katanya.
Selanjutnya kepada kelompok risiko tinggi, kontak erat kasus konfirmasi Covid-19, kelompok risiko dari keluarga dan kontak sekitar kasus Covid-19, administrator pemerintahan yang terlibat dalam memberikan layanan publik.
Dia mengatakan jika vaksin ini sudah diuji klinis pada usia 18-59 tahun. Sehingga dimungkinkan untuk tahap awal, pemberian vaksin akan dilaksanakan pada usia tersebut.
“Pemerintah sangat berhati-hati untuk melaksanakan vaksinasi ini, disesuaikan dengan hasil uji klinis dan ada tiga tahapan yang sangat mengutamanakan keamanan, kapan dimulainya? Tunggu kebijakan dari pusat,” katanya.
Karena kebijakan dari pusat pula, Pemkab Cilacap tidak menganggarkan pengadaan vaksin tersebut. Sehingga masih mengunakan APBN.
Pihaknya juga berharap vaksin tersebut akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Namun, untuk saat ini di tahap awal, pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan, anggota TNI Polri, dan sebagainya, tidak berbiaya. Selain itu juga bagi masyarakat peserta BPJS PBI juga tidak berbiaya.
“Tetapi kita lihat perkembangannya,” ujarnya.
