SERAYUNEWS – Pemerintah pusat memastikan komitmennya dalam upaya penanganan bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun langsung ke lokasi bencana pada Rabu (19/11/2025) untuk menggelar apel kesiapsiagaan dan meninjau proses pencarian korban serta memastikan kebutuhan personel dan logistik terpenuhi.
Dalam kunjungannya, Tito menginstruksikan agar masa pencarian korban diperpanjang selama tiga hari ke depan. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan adanya warga yang masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan oleh tim SAR gabungan.
“Logistik cukup, kekuatan personel juga cukup, kita doakan dapat segera ditemukan untuk diserahkan kepada keluarganya,” ujarnya.
Mendagri juga memberikan apresiasi atas sinergi semua unsur, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga pemerintah daerah beserta relawan yang telah bekerja tanpa lelah. Ia menilai koordinasi lapangan telah berjalan baik sejak awal bencana terjadi.
Selain fokus pencarian, Tito menekankan pentingnya penanganan jangka panjang bagi warga terdampak. Pemerintah pusat melalui BNPB akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk merelokasi penduduk yang rumahnya rusak parah atau berada di zona merah. Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) kini sedang dalam tahap persiapan.
Kehadiran Tito merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang meminta jajaran menterinya untuk “mengeroyok” penanganan bencana, sehingga beban pemerintah daerah dapat berkurang dan pemulihan berjalan lebih cepat.
Tak hanya bicara soal Majenang, Tito juga mengingatkan seluruh kepala daerah di wilayah selatan Jawa agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi intensitas hujan tinggi. Pemerintah daerah diminta menginventarisasi titik rawan longsor dan banjir, serta menggelar apel kesiapan personel dan logistik secara rutin.
“Saya akan mengejar seluruh daerah untuk melakukan apel kesiapan yang sama dan inventarisasi permasalahan, jangan sampai autopilot atau diam saja,” tegasnya.
Peringatan tersebut disampaikan mengingat masih banyak pemukiman berada di lereng bukit dan tepi sungai yang berpotensi menimbulkan korban jiwa jika terjadi bencana susulan. Dengan langkah proaktif dan kerja gotong royong lintas lembaga, pemerintah berharap risiko dapat ditekan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin.
