SERAYUNEWS-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kutabanjarnegara, Jumat (23/1/2026). Kunjungan ini dilakukan sesuai dengan instruksi presiden untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif, tepat sasaran serta berkelanjutan.
Dalam kunjungan kerjanya, Menko Zulhas ingin memastikan program MBG mampu mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak hingga kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
“Kehadiran saya hari ini untuk memastikan pelaksanaan dan efektivitas program MBG dalam mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita,” katanya.
Menurutnya, SPPG ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah pusat dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat sehingga program ini harus dijalankan secara berkelanjutan, sesuai standar keamanan pangan dan gizi serta tepat sasaran.
“Ada rangkaian ekonomi di sini, mulai pekerja, petani, peternak, dan lainnya. Dengan makanan bergizi ini, anak-anak kita terpenuhi gizinya, sehingga menjadi generasi yang cerdas,” katanya.
Pada kunjungan kerja kali ini, dia juga sudah melihat beberapa SPPG yang ada di wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara, semua berjalan sangat baik, ada rantai ekonomi dari SPPG ini.
“Kita juga sudah melihat penerima manfaat di sejumlah sekolah, hasilnya sangat baik. Tidak hanya itu, saya juga mendorong UMKM dan koperasi untuk mendukung program MBG agar ekonomi di Banjarnegara in dapat terus bertumbuh,” katanya.
Dia menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar memberikan makanan tetapi juga memastikan kualitas dan nilai gizi yang dibutuhkan pelajar Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional.
Ia turut memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki mental yang kuat dan keberanian dalam meraih cita-cita.
“Ada rantai ekonomi, pemenuhan SPPG ini disuplai oleh koperasi merah putih, dan bahannya dari petani lokal, sehingga ini akan menumbuhkan ekonomi yang disebut ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
