Dalam rangka menyikapi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Polres Cilacap menggelar focus group discussion (FGD). FGD tersrbut melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat terdampak dan perwakilan Pertamina.
Cilacap, serayunews.com
Hadir dalam FGD tersebut Forkopimda Kabupaten Cilacap, perwakilan Serikat Buruh Kabupaten Cilacap, para Ketua BEM Universitas di Cilacap. Ada juga Paguyuban Ojek Online (Ojol), para awak transportasi, HNSI, dan sejumlah peserta lain.
Dalam FGD tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Perwakilan Pertamina Patraniaga MOR IV Jawa Bagian Tengah, Hismawa Migas Banyumas Raya, dan Dinas terkait, di d’pillars Cilacap, Senin (12/9/2022).
“FGD ini untuk memperoleh masukan maupun informasi mengenai suatu permasalahan yang terjadi. Khususnya dampak dari penyesuaian harga BBM oleh pemerintah di wilayah Kabupaten Cilacap,” ujar Kapolres Cilacap AKBP Eko Widiantoro.
Kapolres menambahkan, FGD ini juga upaya menyikapi, memberikan, dan mengurangi informasi simpang siur di masyarakat pasca penyesuaian kenaikan harga BBM. Selain itu, sebagai kesiapan petugas keamanan, serta keterpaduan unsur lintas sektoral dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Cilacap.
“Kami berusaha menjaga Kamtibmas di wilayah Kabupaten Cilacap. Kami selalu melaksanakan patroli ke semua SPBU tersebut sebagai bentuk antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan seperti penimbunan BBM,” ujarnya.
“Apabila ada oknum Polri, petugas SPBU maupun masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran BBM, akan kita tindak. Kita bersama sama dapat bekerja sama untuk menciptakan situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Kapolres.
Selain memberikan edukasi, dalam FGD juga berdiskusi terkait keluhan ataupun permasalahan yang muncul di masyarakat soal dampak kenaikan BBM tersebut. Di antaranya terkait dengan bantuan sosial, usulan penyediaan BBM subsidi di Pertashop hingga keluhan rumitnya syarat BBM subsidi bagi nelayan, serta sejumlah aspirasi lainnya.
Salah satu peserta FGD, Ketua DPC Himpuan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap Sarjono mengatakan, nelayan kecil di Cilacap kesulitan mendapat BBM subsidi jenis Pertalite. Khususnya bagi nelayan dengan kapal di bawah 5 GT yang jumlahnya sekitar 5000 nelayan dari jumlah 20 ribu nelayan di Cilacap.
“Tuntutan kami yang penting satu dokumen mudah perizinannya. Kedua untuk pembelian BBM juga mudah, gak perlu banyak aturan persyaratan dan sebagainya,” ujar Sarjono.
Menanggapi hal tersebut, Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga MOR IV Jawa Bagian Tengah wilayah Banyumas, Cilacap dan Purbalingga M Farid Akbar menyampaikan, nelayan bisa mendapatkan BBM subsidi dengan surat rekomendasi.
“Kita sudah siapkan langkah antisipasi, nelayan bisa mendapatkan BBM terutama subsidi entah itu Solar atau Pertalite selama surat rekomendasi itu ada,” ujar Farid.
Selain itu, menurut Farid, seluruh aspirasi dalam diskusi itu juga akan ada tindak lanjut atau penyampaian kepada pimpinannya di pusat.
