SERAYUNEWS– Sejumlah kader Partai Golkar di Cilacap, kabarnya baru-baru ini membelot. Mereka mengalihkan dukungan dan mendeklarasikan Calon Bupati Cilacap yang bukan usungan partainya.
Padahal SK rekomendasi dari DPP Golkar bertandatangan Ketua Umum Airlangga Hartarto, secara jelas mengesahkan dan menetapkan Syamsul Auliya Rachman sebagai Calon Bupati dan Sindy Syakir sebagai Calon Wakil Bupati.
Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opinin DPD Partai Golkar Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso menegaskan, konsolidasi dan deklarasi sebagian kader Golkar tersebut merupakan kegiatan ilegal internal.
“Kegiatan itu apakah berizin atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas ilegal. Teman-teman saat berkegiatan menggunakan baju kuning Golkar, menggunakan bendera partai, bahkan memampang foto ketua umum. Ini sudah bertentangan dengan SK yang ada,” tegasnya, Kamis (8/7/2024).
Ekanto mengatakan, menurutnya menjadi hal yang tidak mungkin Ketua Umum Airlangga Hartarto, tiba-tiba beralih mendukung calon lain.
Terkait hal itu, pengurus DPD Golkar Cilacap akan melaporkan kegiatan ilegal tersebut kepada DPP melalui DPD. Bahkan jika terbukti pelanggaran berat, bisa kena sanksi pemecatan.
“Pada intinya sanksi terberat adalah pemecatan. Kalau itu nanti di anggap pelanggaran berat, kami DPD hanya berhak mengusulkan ke DPP melalui DPD Nanti DPP akna mengkaji sampai akhirnya mengambil satu keputusan sanksi apa,” ujarnya.
Sekretaris DPD Partai Golkar Cilacap, Mitra Patriasmoro memastikan, DPP telah resmi memutuskan Calon Bupati Syamsul Auliya Rachman dari PKB dan Calon Wakil Bupati Sindy Syakir dari Golkar.
Hal itu berdasarkan SK DPP Partai Golkar No Skep 722 DPP/Golkar/VII/2024, Tentang Pengesahan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2024. Dalam salah satu poinnya, keputusan itu bersifat final dan mengikat.
Isi di dalam SK tersebut, berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan hasil keputusan DPP. Baik jajaran pengurus, fungsionaris, kader dan anggota partai Golkar, akan kena sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
“Yang jelas kita di DPD mematuhi peraturan organisasi yang ada. Nanti kita sampaikan ke DPP melalui DPD Provinsi, ada Dewan Etik dan segala macam. Yang berhak memutuskan adalah DPP. Dan terkait acara tadi di luar agenda resmi. Kita pastikan bukan DPD Golkar yang menyelenggarakan,” tegasnya.
Di sisi lain, DPD Golkar sendiri tidak merasa khawatir adanya dukungan dari sebagian kader partai terhadap calon lain.
Pengurus juga memastikan, tidak mempengaruhi kesolidan jajaran kader Golkar yang lainnya.
“Menurut saya itu bagian dari dinamika politik. Dan itu kan kepentingan mereka bukan kepentingan organisasi. Golkar demokratis, sehingga tidak akan terpengaruh, dan kami tetap fokus, satu komando memenangkan Syamsul – Sindy di Pilkada 2024,” ujar Pendiri DPD Golkar Cilacap, Yayan Rusyawan Effendi.
“Saya pastikan dari Partai Golkar, baik dari pendiri partai, pengurus DPD sampai bawah maupun organisasi sayap partai komitmen satu komando,” tegas Ketua Harian DPD Golkar Cilacap, Nasun.
