Sabtu, 29 Januari 2022

Pejabat Eselon IV Pemkab Purbalingga Dialihkan jadi Pejabat Fungsional, Ini Penjelasan Bupati Terkait Tupoksi dan Tunjangan

Pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga telah melantik pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Pergeseran pejabat struktural ke fungsional ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Kemenpan RB. Rabu (29/12/2021) bertempat di Pendapa Dipokusumo, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi telah melantik 168 pejabat fungsional.


Purbalingga, serayunews.com

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, bahwa pelantikan ini didasari oleh instruksi amanat Presiden untuk penyederhanaan birokrasi. Pejabat Eselon IV dialihkan dari pejabat struktural ke pejabat fungsional.

“Beberapa bulan lalu kita sudah berproses, mengusulkan nama-nama pejabat dari struktural ke fungsional, dan surat dari Kemendagri sudah turun. Karena untuk pelantikan kita ditarget sebelum 31 Desember,” kata Tiwi, usai acara pelantikan, Rabu petang.

Baca juga  Tenyata, Virus Corona Pernah Diramal Sule Tahun 2016 Silam

Diketahui, sebanyak 160 pejabat fungsional yang dilantik, diharapkan terus meningkatkan kinerja. Sebab, setelah menjadi pejabat fungsional, penilaian akan dilakukan dari masing-masing personal. Angka kredit itu yang akan menjadi penilaian kinerjanya.

“Bisa naik pangkat dalam waktu 2 tahun. Dari yang sebelumnya bisa ditempuh dalam waktu 4 tahun karena sistem penilaian kinerja berdasarkan angka kredit. Oleh karena itu kepada terlantik untuk terus meningkatkan kinerja agar hak mereka sebagai Aparatur Sipil Negara bisa terpenuhi,” kata Tiwi.

Lebih lanjut Tiwi menjelaskan, bahwa para pejabat fungsional tidak perlu khawatir. Karena untuk tupoksinya tidak berbeda jauh. Termasuk juga dengan penghasilannya. Bahkan, karena ini penilaian secara kredit, maka bisa saja lebih tinggi.

Baca juga  Ramai Soal Pernyataan Arteria Dahlan dan Edy Mulyadi, Ini Pandangan Ganjar

“Jadi teman-teman ASN tidak perlu khawatir terkait kesejahteraan ini sama, antara pejabat struktural dan fungsional,” katanya.

Menurut Tiwi, instruksi dari Presiden terkait penyederhanaan birokrasi ini tentu mengandung maksud, di antaranya agar kinerja pelayanan pemerintah lebih cepat, pemerintahan lebih dinamis.

“Nanti juga akan ditindaklanjuti dengan dibentuk Perbup, berdasar dari juklak dan juknis dari kementerian,” kata dia.

Berita Terkait

Berita Terkini