SERAYUNEWS- Pertemuan antara Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, dengan sekelompok orang yang mengaku sebagai perwakilan ojek online (ojol) pada Minggu (31/8/2025), menimbulkan kontroversi.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Garda Indonesia), Raden Igun Wicaksono menyebut, pihaknya sama sekali tidak mengenal sosok-sosok yang hadir dalam audiensi tersebut.
Menurut Igun, kelompok yang mengaku mewakili ojol itu tidak pernah tercatat dalam asosiasi maupun komunitas resmi yang sah diakui negara. Siapa sebenarkan sosok Raden Igun Wicaksono? apa pekerjaannya?
Igun mengungkapkan kekecewaannya karena Setwapres tidak melibatkan Garda Indonesia dalam pertemuan penting tersebut.
Padahal, asosiasi inilah yang memiliki anggota langsung di lapangan, termasuk saat tragedi meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025.
Menurutnya, dia sama sekali tidak kenal. Tidak ada yang tahu kelompok mana yang mereka wakili. Kalau bicara organisasi resmi dan terlembaga, itu ya Garda Indonesia.
“Kami yang sah, kami terdaftar di negara, dan kami saksi langsung tragedi Affan,” ujar Igun, Senin (1/9/2025).
Ia bahkan menyinggung dugaan adanya rekayasa dari pihak pemerintah dengan menghadirkan orang-orang beratribut ojol yang sebenarnya bukan pengemudi.
Asosiasi Garda Indonesia menilai pertemuan ini sebagai blunder yang berpotensi menimbulkan disinformasi.
“Mereka tidak pernah ada di lokasi. Padahal kami mengawal sejak peristiwa Affan hingga proses otopsi di RSCM. Jadi, ketika Setwapres mengundang pihak yang tidak jelas, itu sama saja menutup ruang komunikasi bagi ojol yang benar-benar terdampak,” jelas Igun.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut justru memperkeruh suasana dan memperbesar potensi kemarahan publik.
Lebih jauh, Igun mencurigai pertemuan itu hanya settingan politik untuk mengangkat citra Wapres Gibran di tengah tekanan publik.
“Kami tidak tahu kapasitas mereka bicara. Apakah membawa aspirasi ojol atau sekadar ngobrol pribadi? Dalam setiap aksi, orang-orang itu tidak pernah ada, tidak pernah terlibat,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).
Di sisi lain, Grab Indonesia mengonfirmasi bahwa mereka memang menerima undangan resmi dari Kantor Wapres. Perusahaan aplikator ini bahkan mengaku diminta menghadirkan mitra pengemudi yang vokal untuk menyampaikan aspirasi.
“Dari semua aplikasi, ada empat aplikator yang diundang untuk menyaring aspirasi,” kata Tirza R. Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Senin (1/9/2025).
Namun, menurut Igun, langkah ini keliru. Bagi Garda Indonesia, aspirasi ojol adalah hasil pergerakan kolektif, bukan sekadar representasi dari perusahaan aplikasi.
Selama ini, Garda Indonesia telah berulang kali menyuarakan tuntutan yang dianggap mewakili jutaan driver ojol di Indonesia. Beberapa poin utama yang disuarakan antara lain:
Potongan aplikasi maksimal 10 persen. Driver seharusnya menerima 90 persen dari total pendapatan.
Pemerintah segera membuat Undang-Undang atau Perpu Transportasi Online. Regulasi ini penting agar ada payung hukum yang jelas.
Menghapus program perusahaan aplikasi yang merugikan driver. Misalnya program insentif yang tidak sesuai regulasi Kementerian Perhubungan.
Menurut Igun, jika tuntutan itu tidak ditindaklanjuti, Garda Indonesia siap menggelar aksi besar sebagai bentuk perjuangan keadilan bagi pengemudi ojol.
Nama Raden Igun Wicaksono kini ramai diperbincangkan publik setelah suaranya mewakili keresahan para driver ojol. Banyak yang penasaran dengan sosoknya dan pekerjaan yang digelutinya saat ini.
Kontroversi pertemuan antara Wapres Gibran dan perwakilan ojol membuka perdebatan soal representasi kelompok. Garda Indonesia menegaskan bahwa mereka adalah asosiasi sah yang seharusnya dilibatkan dalam dialog penting.
Sementara itu, sosok Raden Igun Wicaksono semakin disorot publik karena ketegasannya dalam memperjuangkan hak-hak driver ojol.
Dari mantan pengemudi ojol hingga menjadi pebisnis sekaligus aktivis nasional, kiprahnya membuktikan bahwa suara dari akar rumput bisa menjadi penentu arah kebijakan di tingkat negara.