SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kembali menggelar rapat koordinasi untuk menyinergikan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) dengan prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Bapperida Banjarnegara dan dipimpin langsung Pj Sekda Banjarnegara, Tursiman.
Rakor ini diikuti Kepala Bapperida, perwakilan sejumlah OPD, serta Forum TJSLBU dari berbagai perusahaan.
Dalam arahannya, Pj Sekda Tursiman menegaskan bahwa Pemkab Banjarnegara terus mendorong kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan dana CSR harus tepat sasaran serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan prioritas daerah.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program TJSLBU dengan kebutuhan daerah, agar manfaat CSR lebih optimal dan terarah,” ujarnya.
Tursiman memaparkan sejumlah program prioritas yang dapat didukung melalui dana CSR, mulai dari pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, ekonomi kerakyatan, lingkungan dan infrastruktur, keagamaan, pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, hingga olahraga, seni, pariwisata, dan pelatihan kewirausahaan.
Ia juga mengapresiasi kontribusi perusahaan dalam penanganan bencana, termasuk dukungan saat longsor di Dusun Situkung, Pandanarum.
“Atas nama Pemerintah Banjarnegara, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi badan usaha dalam kegiatan sosial dan penanganan bencana,” katanya.
Kepala Bapperida Banjarnegara, Yusuf Agung, menyampaikan perkembangan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banjarnegara pada 2025 mencapai 70,61 poin, dengan peningkatan signifikan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan. Dari 833.185 penduduk usia kerja, terdapat 33.184 penganggur dan 582.693 penduduk tercatat bekerja.
“Ini menjadi tantangan bersama. Dunia usaha dan pemerintah perlu bergandengan tangan, terutama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Tema pembangunan Banjarnegara tahun 2026 adalah “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Wilayah Guna Membangun Pondasi Perencanaan Strategis.”
Ada lima prioritas, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi pertanian berkelanjutan, infrastruktur, penurunan kemiskinan dan pengangguran, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, pemkab juga menyiapkan 10 program unggulan, termasuk pembangunan rumah sakit regional, pinjaman bergulir UMKM berbasis BLUD, peningkatan ADD, renovasi sekolah dan rumah ibadah, serta penguatan kawasan industri hijau.
Ketua APINDO Banjarnegara, Roshid, menilai perlunya peningkatan etos kerja dan kesiapan kompetensi masyarakat agar lebih mudah terserap ke industri lokal.
“Pemerintah perlu memperkuat pelatihan dan dorongan mental agar masyarakat tidak terjebak pada zona nyaman,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Pj Sekda Tursiman memastikan Pemkab akan memperluas pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri melalui kerja sama dengan perusahaan dan Disnaker.
“Pelatihan akan dilakukan lebih intens dan melibatkan dunia usaha serta Disnaker. Dengan begitu, industri dapat menyerap tenaga kerja sesuai kebutuhan,” katanya.
Melalui rakor ini, Pemkab Banjarnegara berharap kolaborasi antar-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat.
Sinergi program CSR diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga Banjarnegara.
