BANJARNEGARA, SERAYUNEWS — Penurunan target pendapatan daerah sebesar 7,1 persen menjadi sorotan DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Banjarnegara tersebut membahas perubahan postur anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Seluruh fraksi DPRD Banjarnegara menyampaikan catatan dan masukan terhadap rancangan perubahan APBD 2026.
Dalam rancangan tersebut, target pendapatan daerah turun 7,1 persen dibandingkan APBD murni menjadi sekitar Rp2,043 triliun.
Penurunan target tersebut berkaitan dengan penyesuaian sejumlah sumber pendapatan, termasuk proyeksi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Penurunan pendapatan tersebut membuat ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara semakin terbatas. DPRD pun meminta Pemkab menyiapkan strategi konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.
Fraksi NasDem-Hanura menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Fraksi tersebut juga mempertanyakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan-Persatuan Pembangunan mengingatkan agar perubahan APBD tidak hanya menjadi penyesuaian angka secara administratif.
Menurut fraksi tersebut, APBD harus diarahkan pada program yang efektif, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS Dedi Suromli mengatakan, Fraksi PKS turut menyoroti ketergantungan Banjarnegara terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Evaluasi kinerja OPD dinilai penting agar penyerapan anggaran benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Dedi menilai evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penting untuk memastikan anggaran yang tersedia benar-benar terserap secara efektif dan memberikan dampak kepada masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra Karsono menyoroti potensi pajak sarang burung walet yang dinilai masih dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah.
Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai defisit anggaran serta penggunaan pembiayaan neto dalam perubahan APBD 2026.
Fraksi PAN turut menyoroti penurunan proyeksi opsen PKB. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena jumlah kendaraan terus berkembang.
Pemkab Banjarnegara didorong mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah pada sisa tahun anggaran 2026.
Fraksi PKB menekankan pentingnya kebijakan pengentasan kemiskinan dalam perubahan APBD 2026.
Dengan tingkat kemiskinan yang disebut masih berada di angka 13,28 persen, program pengurangan kemiskinan dinilai harus tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Selain itu, sejumlah fraksi DPRD menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 sebesar Rp157,86 miliar yang telah ditetapkan definitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
DPRD berharap dana tersebut dapat diarahkan untuk program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Selain pendapatan daerah, DPRD Banjarnegara menyoroti rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp31 miliar untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD meminta Pemkab Banjarnegara menyampaikan analisis kelayakan investasi secara terbuka. Analisis tersebut mencakup proyeksi manfaat ekonomi, kontribusi bagi masyarakat, hingga potensi peningkatan dividen untuk daerah.
Menurut DPRD, penyertaan modal harus memiliki dasar perhitungan yang jelas agar memberikan manfaat optimal bagi keuangan daerah dan masyarakat Banjarnegara.
Selain persoalan anggaran, fraksi-fraksi DPRD Banjarnegara turut menyoroti sejumlah isu strategis daerah.
Salah satunya adalah potensi meningkatnya krisis air bersih akibat musim kemarau. DPRD meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran darurat yang memadai, termasuk untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian.
DPRD juga meminta pengawasan ketat terhadap pembangunan RSUD Wanayasa. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kualitas pembangunan sekaligus menjamin kepastian hukum proyek tersebut.
Pembahasan pandangan umum fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 sebelum pemerintah daerah dan DPRD melanjutkan proses pembahasan hingga penetapan perubahan anggaran.
