SERAYUNEWS – Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Widiarko membeberkan fenomena akhir-akhir ini. Dia mengatakan, akhir-akhir ini, isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia.
Prinsip dasar dalam regulasi ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemerintah, pengusaha, pekerja, maupun serikat pekerja harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Namun, melihat keadaan imbas dari resesi global serta beberapa peristiwa dunia yang berdampak pada sektor ekonomi di Indonesia, sejumlah perusahaan terpaksa mengambil keputusan untuk melakukan PHK.
“Pengusaha yang memutuskan untuk melakukan PHK harus memberikan penjelasan dan merundingkan keputusan tersebut dengan pekerja. Tindakan ini penting untuk menjelaskan penyebab diambilnya keputusan PHK, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait,” katanya, Rabu (17/7/2024).
Menurut Widiarko, terkait dengan PHK, terdapat konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, pengusaha wajib membayarkan uang pesangon, uang penghargaan, serta uang penggantian hak kepada pekerja yang terkena PHK. Ketentuan lebih teknis mengenai besaran pesangon akibat PHK diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021.
“Jika pengusaha tidak memenuhi kewajiban pembayaran pesangon, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 185 UU Cipta Kerja. Pemberian sanksi ini akan dilakukan jika semua tahapan dan proses PHK sudah dilalui dan sudah ada keputusan pengadilan yang final atau inkracht,” katanya.
Dengan demikian, di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi, baik pengusaha maupun pekerja harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Harapannya agar proses PHK dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap menjaga keadilan bagi semua pihak.
