SERAYUNEWS – Pemerintah Indonesia dikabarkan berencana menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2027.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengindikasikan bahwa dalam dua tahun mendatang, BBM bersubsidi tidak akan ada lagi.
Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan kebijakan BBM satu harga dan mengalihkan subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Rencana ini menimbulkan banyak pertanyaan: bagaimana harga BBM setelah subsidi dihapus?
Subsidi BBM selama ini dikritik karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.
Data menunjukkan bahwa masyarakat mampu justru mengonsumsi BBM bersubsidi lebih banyak dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah.
Akibatnya, anggaran negara yang seharusnya membantu kelompok kurang mampu justru terserap ke sektor yang tidak tepat.
Pada 2022, subsidi energi Indonesia mencapai Rp 698 triliun. Angka ini cukup besar dan dianggap membebani APBN.
Pemerintah ingin mengalokasikan dana subsidi ke sektor lain yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Penghapusan subsidi BBM tentu akan berdampak luas, terutama bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi. Berikut beberapa skenario yang mungkin terjadi:
Tanpa subsidi, harga BBM akan mengikuti harga pasar. Hal ini berarti masyarakat harus siap menghadapi kenaikan harga BBM, yang juga bisa berdampak pada biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Sebagai gantinya, pemerintah berencana memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat tertentu.
Skema ini dianggap lebih tepat sasaran dibanding subsidi BBM yang terbuka untuk semua kalangan. Namun, masih ada kekhawatiran mengenai validitas data penerima dan efektivitas penyaluran bantuan.
Dengan harga BBM yang lebih mahal, masyarakat mungkin akan mulai mencari alternatif lain, seperti kendaraan listrik atau transportasi umum.
Jika kebijakan ini diiringi dengan peningkatan fasilitas transportasi publik dan infrastruktur kendaraan listrik, dampaknya bisa lebih positif.
Pemerintah juga berencana menerapkan kebijakan BBM satu harga, yang berarti harga BBM akan sama di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi disparitas harga di daerah terpencil yang selama ini harus membayar lebih mahal dibanding daerah perkotaan. Namun, ada tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini:
Penghapusan subsidi BBM pada 2027 adalah langkah besar yang akan membawa dampak luas bagi masyarakat.
Jika dilakukan dengan perencanaan matang, kebijakan ini bisa meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
Namun, tanpa persiapan yang baik, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.
Masyarakat perlu bersiap menghadapi perubahan ini dengan menyesuaikan pola konsumsi energi dan mencari alternatif transportasi yang lebih ekonomis.
Sementara itu, pemerintah harus memastikan bahwa skema bantuan yang dijanjikan benar-benar efektif dan tepat sasaran.***
