SERAYUNEWS – Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Pendopo Dipokusumo, Senin (12/1/2026).
Pelantikan ini dihadiri Wakil Bupati Dimas Prasetyahani, Wakil Ketua DPRD Aris Widiarso, serta Sekretaris Daerah Herni Sulasti.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berdampak pada penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Fahmi menegaskan bahwa penataan kelembagaan ini bertujuan membentuk struktur pemerintahan yang lebih ramping, kaya fungsi, serta profesional dalam memberikan pelayanan publik.
“Penyesuaian SOTK ini bukan sekadar perubahan nama atau penggabungan dinas, tetapi upaya membangun organisasi yang lebih efektif, mudah berkoordinasi, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Fahmi.
Menurutnya, reformulasi struktur OPD menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Ini Daftar Lima Pejabat Eselon II yang Dilantik
Adapun lima pejabat yang resmi dilantik dalam penyesuaian struktur OPD tersebut, yakni:
Bupati Fahmi berharap penggabungan dinas ini mampu memperkuat koordinasi lintas sektor yang sebelumnya kerap tumpang tindih, sehingga pelayanan publik dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.
Bupati Fahmi menegaskan bahwa penyesuaian struktur ini tidak sekadar mengubah jumlah OPD, melainkan juga menuntut perubahan pola kerja dan budaya organisasi.
“Ini harus menjadi babak baru bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Bukan hanya jumlah OPD yang berubah dari 27 menjadi 23, tetapi juga perubahan sikap, prinsip kerja, dan cara berkolaborasi. Visi pimpinan daerah, Sekda, para asisten, pimpinan OPD, hingga pemangku wilayah harus menyatu agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tegasnya.
Dengan struktur yang lebih sederhana, Pemkab Purbalingga menargetkan peningkatan efektivitas pelayanan publik serta percepatan program pembangunan daerah.
