SERAYUNEWS-Melihat dampak yang cukup luas terhadap sektor pertanian di Banjarnegara, Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menetapkan status tanggap darurat terkait tanggul saluran irigasi sekunder di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang yang longsor pada Selasa, 26 Mei 2026.
Penetapan status ini setelah pihaknya melakukan rapat koordinasi bersama warga dan pejabat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), di rumah dinas Bupati, Jumat (29/5/2026) malam.
Keputusan status tanggap darurat ini ditetapkan melalui SK Bupati Banjarnegara Nomor 300.2/440 Tahun 2026. Kebijakan ini diambil dengan dampak yang cukup luas khususnya pada sektor pertanian apabila penanganan tidak dilakukan secepatnya.
“Prioritas utama pemerintah daerah meminimalisir dampak longsor irigasi dan percepatan penanganan pemulihan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, terdapat sekitar 161 hektar lahan sawah yang terdampak, dimana 40 hektar usai panen dan seluas 121 hektar baru masa tanam. Hal-hal teknis, Pemkab mempercayakan kepada pengalaman BBWSSO.
Bupati juga berpesan agar Camat Bawang dan Forkopincam selekasnya menyosialisasikan situasi, kehadiran.pemerintah dan langkah-langkah penanganannya kepada warga, terutama petani disertai harapan agar warga turut menjaga pemanfaatan irigasi dengan baik.
Sebelumnya, Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali bersama Sekda, Kepala BPBD, DPUPR, Dinas Pertanian serta Kepala BBWSSO telah meninjau langsung lokasi irigasi yang longsor pada Jumat pagi.
Wabup Wakhid menyampaikan, untuk pemulihan di lokasi longsor akan ditangani oleh BBWSSO dimana butuh waktu pengerjaan lebih kurang selama 30 hari.
“Demi menjaga pasokan debit air pertanian pada irigasi yang terputus, BBWSSO akan melakukan cara pemompaan air dari saluran irigasi Siwuluh dengan sistem pompa milik BBWSO,” kata Wabup
Wabup mengimbau agar masyarakat lebih bijak memanfaatkan aset irigasi dan turut menjaga keberlanjutan dan keamanannya bersama-sama.
“Menjadi perhatian kita semua, bahwa longsor ini dipicu salah satunya oleh ketidaktepatan penggunaan irigasi, seperti adanya penyodetan-penyodetan ilegal yang tidak seharusnya. Hal itu tidak hanya mengurangi debit air irigasi, tetapi memicu rembesan air ke dalam tanah yang akhirnya menyebabkan longsor seperti ini,” katanya.
Kepala BBWSSO Maryadi Utama yang meninjau lokasi longsor bersama Wabup mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi di lapangan, disepakati skema penanganan yang akan berjalan secara paralel.
Pertama, penanganan darurat untuk mencukupi kebutuhan air petani yang saat ini berada di tengah masa awal pengolahan lahan. Solusi yang diterapkan adalah sistem pompanisasi dengan memanfaatkan aliran dari saluran irigasi sekunder Siwuluh.
“Untuk pemompaan air dari saluran sekunder Siwuluh, mulai hari ini kita alirkan menggunakan mobile pump dengan kapasitas 250 liter per detik,” katanya.
Sedangkan, kedua, untuk penanganan fisik terhadap tanggul yang jebol sepanjang 50 meter dengan lebar 10 meter dan tinggi 12 meter tersebut akan dilakukan dengan memasang jaringan pipa yang diperkuat dengan bantalan bronjong. Proses pengerjaan fisik ini ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.
“Nanti apabila pipa penanganan permanen sudah jadi, maka langsung kita operasionalkan,” katanya.
