SERAYUNEWS— Presiden Joko Widodo menetapkan 14 Proyek Strategi Nasional (PSN) baru. Dalam daftar PSN terbaru itu terdapat Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara dan Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang Selatan, Banten.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto keputusan itu usai Ratas bersama Jokowi di Istana Kepresidenan Senin (18/3/2024).
“Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri,” kata Airlangga.
Dengan status sebagai PSN baru, maka ke-14 proyek milik swasta itu tentunya akan memiliki keuntungan tersendiri. Fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.
Pada Pasal 1 Ayat 2 PP No. 42/2021 itu, ada pengaturan kemudahan untuk proyek-proyek yang masuk daftar PSN, yakni berbentuk kemudahan perizinan/non-perizinan.
Hal itu bertujuan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.
Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga lebih mudah. Misalnya, Pasal 14 Ayat 1 menjelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa mendapat topangan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sampai kepada dampak sosial proyek, skema kerja sama akan menyiapkan program dan anggarannya.
“Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota menyiapkan program dan anggaran untuk penanganan dampak sosial bagi masyarakat terdampak langsung atas pelaksanaan proyek strategis nasional,” tulis Pasal 45 Ayat 1.
Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan mengembangkan PIK, khususnya PIK 2. Sementara itu, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berada di bawah Sinar Mas Land mengelola BSD City. Saat ini, Franky Oesman Widjaja menempati posisi kepala eksekutif Sinar Mas Land.
Baik Aguan maupun Franky merupakan investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keduanya tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang menggarap Hotel Nusantara di ibu kota baru tersebut.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan PIK dan BSD sebaiknya tidak ditetapkan sebagai PSN. Kedua proyek itu seharusnya diserahkan kepada pengembang swasta dan biarkan berkembang sesuai kebutuhan pasar.
Menurutnya, PIK dan BSD sudah bisa berkembang secara mandiri tanpa harus menjadi PSN. Karena itu, ia menduga ada maksud lain pemerintah menetapkan kedua proyek itu sebagai PSN.
“Bisa jadi ini sebagai bentuk timbal balik dukungan pengembang PIK dan BSD di IKN, kemudian pemerintah mendukung balik menjadikan PIK dan BSD sebagai PSN,” katanya (20/3/2024).
Sementara itu, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan penetapan PIK dan BSD sebagai PSN hanya sebagai bentuk terima kasih pemerintah ke Aguan dan Franky karena telah berinvestasi di IKN.
Ia menilai BSD memang bisa berkembang menjadi pusat industri yang cukup bagus. Apalagi, di sana sudah ada integrasi moda transportasi KRL.
“Tapi untuk jadi PSN saya kurang setuju karena BSD sudah cukup berkembang tanpa harus masuk PSN. Terlebih PIK yang masuk ke PSN guna mengembangkan apa?”
Sebagai informasi, aktivis Sri Bintang Pamungkas dalam Ganti Rezim Ganti Sistim (2014) menyebut Aguan sebagai Naga Kedua dari 9 Naga.
Istilah 9 Naga sudah tak asing terdengar. Bak legenda, tak ada yang pernah benar-benar mengonfirmasi keberadaan kelompok ini, termasuk anggota di dalamnya.
Jejak awal dari 9 Naga setidaknya dapat kita tarik sejak masa Orde Baru. Pada masa itu 9 Naga atau Gang of Nine sangat berkonotasi negatif dan seram.
Seiring berjalannya waktu, 9 Naga memiliki konotasinya lebih netral, yakni sebutan untuk para pengusaha penguasa ekonomi Indonesia di masa Orde Baru.
Sebutan ini adalah hasil simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha. Sebutan ini bertahan hingga Orde Baru runtuh sampai sekarang.*** (O Gozali)
