SERAYUNEWS– Ketua DPRD Jateng Sumanto mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Menurutnya, potensi yang dimiliki Wonosobo cukup besar dan perlu dioptimalkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat.
Sumanto mengungkapkan, saat ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih tinggi. Sebanyak 15,28 persen warga Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori miskin. Butuh kerjasama semua pihak agar angka kemiskinan tersebut bisa diturunkan. Ia berharap Pemprov Jateng dan Pemkab Wonosobo berkolaborasi untuk mengatasi masalah tersebut.
“APBD provinsi dan kabupaten harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Itu yang menjadi harapan kita agar minimal standar kehidupan masyarakat terpenuhi. Ya minimal pendapatannya kira-kira Rp2,3 juta per bulan,” ujar Sumanto saat menjadi narasumber Seminar Pengentasan Kemiskinan dengan Budaya Kearifan Lokal, Sabtu, 19 April 2025. Acara gelaran Fraksi PDIP DPRD Jateng tersebut berlangsung di Balai Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.
Sumanto menambahkan, anggota dewan dari PDIP harus memiliki semangat untuk menambah tenaga kaum marhaen. Semangat tersebut bisa diwujudkan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Sumanto melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Wonosobo luar biasa. Sektor pertanian dan pariwisata di wilayah dataran tinggi tersebut cukup bagus. Seluruh potensi tersebut bisa pemerintah manfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat.
“Potensi pertanian Wonosobo luar biasa, bahkan tidak pernah kekeringan. Wisatanya juga terkenal. Harapannya ini bisa dioptimalkan agar angka kemiskinan yang masih 15,28 persen bisa turun. Jika ada faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan, perlu dibicarakan bersama,” paparnya.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti mengatakan Kabupaten Wonosobo menempati peringkat 3 daerah termiskin di Jawa Tengah setelah Brebes dan Kebumen.
“Kami dari Komisi E berharap permasalahan ini bisa diatasi dan pendapatan masyarakat bisa terus meningkat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengungkapkan, selama ini upaya pengentasan kemiskinan terus Pemkab lakukan. Saat ia mulai menjabat pada tahun 2015, angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo bahkan mencapai 21 persen dan menempati peringkat terbawah di Jateng.
Pada tahun 2021, angka kemiskinan turun menjadi 17 persen. Kemudian setelah Pemkab bergerak hingga tingkat RT, angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 15,28 persen.
“Kami coba inventarisasi penyebabnya. Yaitu ego sektoral masih menonjol, data kemiskinan juga belum terbuka transparan. Masih banyak warga belum dapat listrik, tak punya jamban sehat, dan rumahnya tak layak huni,” ujarnya.
Menurutnya, warga miskin Wonosobo membutuhkan bantuan rehab rumah tak layak huni, jambanisasi, dan listrik.
Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah masih banyaknya anak putus sekolah. Penyebabnya adalah sejumlah wilayah belum memiliki sekolah negeri. Mereka yang putus sekolah lantas memilih untuk menikah dini.
“Saat ini masih ada 2 kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri. Kami akan upayakan membangun sekolah untuk menampung banyaknya lulusan SMP,” katanya.
