SERAYUNEWS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga kesehatan fiskal negara dengan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Penegasan itu ia sampaikan dalam pidato kenegaraan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden Prabowo menyampaikan arsitektur APBN 2026 dengan Belanja Negara Rp3.786,5 triliun, Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan Majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 saya ingin berdiri di depan Majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegas Presiden.
Kepala Negara meminta dukungan seluruh kekuatan politik untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Ia menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan negara melalui pajak yang adil serta pengelolaan aset dan SDA secara produktif.
“Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan: yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” ujar Presiden.
Prabowo juga menyoroti aset BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Ia menargetkan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN bebas defisit.
Untuk itu, ia menugaskan BPI Danantara Indonesia membenahi pengelolaan BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus pembayaran tantiem.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Presiden.
Presiden menegaskan kualitas belanja negara menjadi prioritas. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja produktif akan diprioritaskan.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ungkapnya.
Di sektor pembiayaan, Presiden Prabowo menekankan pengelolaan APBN secara prudent dan inovatif, menjaga rasio utang tetap aman, serta memberdayakan BPI Danantara Indonesia dan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan.
Presiden menutup pidatonya dengan ajakan untuk membahas RAPBN 2026 secara konstruktif.
“Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur,” ujarnya.
