SERAYUNEWS – Puluhan anggota paguyuban kades Satria Praja Kabupaten Banyumas, mengikuti Sekolah Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Semarang.
Sebelum berangkat mereka berpamitan dan dilepas secara simbolis oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, di Pendopo Si Panji, Senin (28/04/2024) malam. Sekitar pukul 22.00 wib, mereka berangkat menggunakan sejumlah kendaraan mini bus.
Dalam sambutannya, Sadewo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari undangan dari Gubernur Jawa Tengah. Bertujuan serta mencerminkan komitmen bersama dalam upaya memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang transparan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.
Bupati Sadewo menekankan bahwa program ini merupakan elemen penting dalam pencegahan korupsi.
“Baru saja kami melepas kepala desa – kepala desa untuk mengikuti Sekolah Anti Korupsi yang diadakan atas undangan Pak Gubernur, dengan narasumber dari KPK. Seluruh kepala desa, Bupati, dan Wali Kota di Jawa Tengah diundang untuk hadir di Semarang,” kata Bupati Sadewo.
Lebih jauh, Bupati Sadewo berharap, agar para kepala desa yang mengikuti program ini dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam pemerintahan desa, serta di tingkat kabupaten.
“Harapannya, setelah mengikuti Sekolah Anti Korupsi, tidak akan ada lagi penyelewengan di desa. Ini bukan hanya untuk tingkat desa, tetapi juga untuk kabupaten, karena semua kepala daerah diundang,” kata dia.
Partisipasi para kepala desa dalam program ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintahan, serta membangun kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, ketua Satria Praja Banyumas Saefudin menyampaikan, kegiatannya adalah sekolah anti korupsi, dengan pembimbing dari KPK. Setidaknya, akan dilakukan pembahasan manajerial tentang pengelolaan dana desa.
“Ini penting bagi para kades untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa,” katanya.
Disinggung mengenai kesiapan tentang Koperasi Desa Merah Putih, Saefudin tidak bisa memastikan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika kegiatan sekolah anti korupsi juga bagian dari mempersiapkan pengelolaan koperasi tersebut.
“Salah satunya mungkin akan disinggung masalah KDMP (Koperasi Desa Merah Putih, red),” kata dia.
