SERAYUNEWS – Suara perjuangan guru madrasah menggema di pusat kota Cilacap. Ratusan guru madrasah dari berbagai jenjang pendidikan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Cilacap, Kamis (16/10/2025).
Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Cilacap menggagas aksi ini, untuk menyampaikan aspirasi. Terutama terkait peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan status dengan guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan.
Sejak pagi, area Alun-Alun dan Pendapa Wijayakusuma dipenuhi para guru berseragam rapi membawa spanduk berisi pesan moral dan tuntutan keadilan.
Aksi berlangsung tertib, dengan iringan lantunan salawat dan doa. Sambil menunggu audiensi dengan pemerintah daerah, sebagian peserta duduk bersila di pelataran alun-alun.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, bersama unsur pimpinan DPRD Cilacap dan sejumlah pejabat daerah, menerima perwakilan PGM.
Pertemuan ini menjadi wadah resmi bagi para guru untuk menyuarakan aspirasi kesejahteraan mereka.
Ketua PGM Indonesia Kabupaten Cilacap, Fatkhudin, memaparkan beberapa poin utama yang menjadi tuntutan.
“Kami menuntut adanya bantuan transportasi, bantuan operasional madrasah, Program Indonesia Pintar (PIP). Kemudian jaminan BPJS Ketenagakerjaan, serta pengangkatan menjadi PPPK,” ujarnya.
Fatkhudin menegaskan, bahwa perjuangan guru madrasah belum selesai. Banyak guru telah mengabdi puluhan tahun tanpa jaminan kesejahteraan yang layak.
“Jumlah guru madrasah di Cilacap mencapai 4.900 orang, dan sebagian besar belum pernah menerima bantuan rutin. Kami bekerja sama kerasnya dengan guru negeri dalam mendidik anak-anak, tapi kesejahteraan kami jauh tertinggal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti hambatan regulasi pengangkatan PPPK yang masih terikat Undang-Undang Guru dan Dosen.
“PPPK itu memang terhambat oleh regulasi Undang-Undang Guru dan Dosen. Tapi tetap kami suarakan agar menggema, menjadi isu masyarakat. Kami juga sudah merencanakan audiensi ke Jakarta 30 Oktober nanti, untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Fatkhudin mengungkap bahwa pada pemerintahan sebelumnya, Pemkab Cilacap sempat memberikan insentif Rp150 ribu per bulan. Namun, program itu hanya bertahan satu tahun.
“Saat ini kami mengusulkan Rp250 ribu per bulan, tapi Pak Bupati hanya mampu Rp100 ribu per bulan plus BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun belum sesuai harapan, kami menghargai komitmen itu dan berharap bisa meningkat ke depannya,” katanya.
Salah satu guru madrasah, Ulfah Hasanah, yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun, turut menyampaikan harapannya.
“Kami ingin kesejahteraan untuk guru madrasah, ada kesetaraan dengan guru di Dinas. Kami juga mendidik anak-anak Cilacap agar berprestasi, tapi kesejahteraan kami belum terasakan,” tuturnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang berjalan tertib dan penuh semangat solidaritas.
“Apa yang teman-teman PGM ini sampaikan adalah aspirasi yang sangat baik. Ada hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi kami di daerah akan memberikan dukungan sesuai kemampuan,” ujar Bupati.
Syamsul menambahkan, bahwa Pemkab akan membentuk tim kecil bersama PGM untuk memperjuangkan aspirasi guru madrasah hingga ke pemerintah pusat.
“Saat ini kami sedang membahas perubahan TKD dan APBD. Aspirasi teman-teman guru madrasah akan kami masukkan agar bisa jadi bahasan di dewan. Kalau kondisi keuangan daerah memungkinkan, tentu akan kami upayakan tambahan,” katanya.
Bupati juga memastikan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru madrasah jadi tanggungan Pemkab, serta insentif Rp100 ribu per bulan akan mulai terealisasikan.
