SERAYUNEWS – Kebijakan meliburkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga minggu memicu keresahan di tingkat bawah. Alhasil, sejumlah perwakilan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), relawan, hingga penyuplai (supplier) MBG Kabupaten Banyumas mendatangi kantor DPRD setempat pada Selasa (23/6/2026).
Mereka mengeluhkan penghentian sementara program yang dinilai sangat merugikan, terutama bagi para relawan yang selama ini menggantungkan dapur hidupnya dari program tersebut.
Audiensi yang digelar di ruang rapat Komisi IV DPRD Banyumas ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyumas, Muh Erlangga Nugraha, Ketua Komisi IV Dukha Ngabdul Latif, serta jajaran anggota komisi, Rachmat Imanda dan Balqis Fadillah.
Bendahara Paguyuban SPPG Banyumas, Martono, memaparkan bahwa program MBG yang telah berjalan hampir satu tahun ini sebenarnya sukses menggerakkan roda ekonomi masyarakat kecil—mulai dari pedagang pasar, petani, hingga peternak.
“Supplier bukan hanya pedagang besar, tapi pedagang kecil, petani, termasuk peternak. Bakul-bakul omsetnya naik, yang tadinya eceran di pasar ada yang jadi pedagang besar,” ujar Martono, ditemui usai audiensi.
Namun, keputusan untuk meliburkan operasional selama tiga minggu sontak memicu kepanikan. Para relawan seketika kehilangan sumber pendapatan utama yang diandalkan untuk dapur rumah tangga mereka sendiri.
“Relawan sudah mengandalkan mata pencaharian melalui dapur. Penghasilan dibayarkan dua minggu sekali. Kalau libur sampai tiga minggu, dia akan kehilangan penghasilan yang selama ini menjadi andalan,” jelasnya.
Kondisi di lapangan bahkan lebih memprihatinkan. Banyak pekerja dapur MBG yang melibatkan satu keluarga utuh, sehingga ketika program mandek, seluruh pendapatan keluarga tersebut ikut terputus.
“Bahkan ada yang suami istri, bahkan orang tua dengan anak, semuanya menggantungkan penghasilan di dapur. Mereka sangat kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Ada relawan sampai mau minta bon, nanti dikembalikan saat buka lagi,” tambahnya.
Martono menekankan bahwa urgensi program ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Saat ini, penerima manfaat MBG tidak lagi terbatas pada siswa dan santri, melainkan sudah mencakup kelompok Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (B3). Gizi yang disalurkan pun dirancang terstruktur demi memenuhi kebutuhan harian mereka.
“Penerima manfaat sangat merasakan manfaat ini. Mereka secara rutin berkala mendapatkan asupan gizi yang bergantian. Misalnya hari ini protein, besok vitamin, dan lain sebagainya,” katanya.
Agar program tidak lumpuh total dan gizi masyarakat tetap terpenuhi, Martono memberikan tawaran solusi berupa penerapan sistem kerja bergilir (shift) bagi para relawan selama masa libur sekolah.
“Karena sekolah libur, kita bisa saja melayani untuk yang B3. Yang namanya orang makan bergizi kan tidak ada liburnya. Meskipun tidak full relawan masuk, mungkin shift bergantian separuh-separuh agar tetap beroperasional,” ujarnya.
Melalui skema ini, roda ekonomi diharapkan bisa tetap berputar secara adil: supplier tetap menyalurkan bahan, masyarakat rentan tetap mendapat gizi, dan relawan tidak kehilangan seluruh penghasilannya.
Langkah para relawan tidak berhenti di meja audiensi. Perwakilan relawan, Taufik, menyatakan bahwa mereka siap menggelar aksi damai pada Jumat, 26 Juni 2026 mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya agar suara dan keluhan para pelaku program MBG di Banyumas didengar langsung oleh pemerintah pusat.
“Mereka ingin memastikan keberlanjutan program karena ini sudah terbukti menggerakkan ekonomi masyarakat bawah,” pungkas salah satu sumber dari kalangan relawan.
