BANJARNEGARA, SERAYUNEWS — DPRD Kabupaten Banjarnegara memperketat pengawasan terhadap pembangunan fisik tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proyek berjalan tepat waktu, sesuai target, memenuhi standar mutu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengawasan tersebut menjadi semakin penting di tengah ruang fiskal daerah yang menyusut. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Banjarnegara lebih selektif dalam mengelola anggaran dan menentukan prioritas pembangunan, termasuk dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
DPRD menilai keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pembangunan kehilangan kualitas. Sebaliknya, setiap proyek harus menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ketua DPRD Banjarnegara Slamet mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Dorongan tersebut muncul setelah realisasi fisik dan keuangan pada awal tahun sempat menunjukkan deviasi minus dari target.
Menurut DPRD, percepatan diperlukan agar keterlambatan pada tahap awal tidak berlanjut hingga menghambat penyelesaian pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.
Namun, percepatan pekerjaan tetap harus berjalan beriringan dengan kualitas pembangunan.
“Percepatan pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kualitas. Setiap pekerjaan fisik tetap harus mengacu pada ketentuan teknis, spesifikasi pekerjaan, serta regulasi yang berlaku,” katanya.
Ketua Komisi III DPRD Banjarnegara Ibrahim mengatakan, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus utama pada 2026.
Sesuai bidang kerja Komisi III, sebagian besar paket pekerjaan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan menjadi bagian penting dari program tersebut.
“Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi antarkawasan,” ujarnya.
Menurut Ibrahim, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur konektivitas. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendidikan menjadi bagian dari pembangunan yang perlu mendapat perhatian.
Keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah daerah harus semakin cermat menentukan program yang akan dibiayai.
DPRD Banjarnegara menilai anggaran harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang mendesak dan memiliki dampak luas.
Karena itu, evaluasi terhadap proyek fisik perlu dilakukan secara berkala. Pengawasan tidak cukup hanya melihat persentase realisasi anggaran atau mengejar target penyelesaian pekerjaan.
DPRD juga memastikan kualitas hasil pembangunan menjadi bagian penting dalam evaluasi. Bangunan, jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang dibangun dengan anggaran daerah harus dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Komisi III DPRD Banjarnegara juga melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah proyek pembangunan.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus mengevaluasi kondisi di lapangan.
“Kami komisi III juga telah turun ke lapangan untuk melihat langsung dan melakukan evaluasi lapangan, dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek,” katanya.
Pengawasan lapangan diharapkan dapat membantu DPRD dan pemerintah daerah mendeteksi persoalan sejak dini.
Dengan demikian, kendala teknis maupun administratif dapat segera ditindaklanjuti sebelum berdampak terhadap target penyelesaian proyek.
Selain mengawasi proyek yang sedang berjalan, DPRD Banjarnegara juga menggunakan hasil reses sebagai bahan penyusunan arah pembangunan.
Anggota DPRD menyerap berbagai aspirasi dan persoalan masyarakat selama turun ke daerah pemilihan. Hasil serap aspirasi tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Dokumen Pokir selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu bahan dalam penataan dan penyusunan program pembangunan.
DPRD berharap hasil pengawasan proyek, aspirasi masyarakat, dan perencanaan pemerintah dapat saling terhubung sehingga pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah daerah menghadapi tuntutan untuk mengelola anggaran secara lebih efektif dan akuntabel.
Setiap rupiah anggaran pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap proyek fisik 2026 menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan pembangunan, kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas anggaran.
DPRD Banjarnegara menegaskan bahwa percepatan realisasi pembangunan tetap harus berjalan sesuai aturan dan standar teknis. Dengan pengawasan yang konsisten, pembangunan diharapkan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
